JOGJA – Sikap DPRD DIJ ter-kait permohonan persetujuan Pemprov DIJ untuk memper-panjang kontrak PT Jogja Tugu Trans (JTT) akhirnya jelas. Dari tujuh fraksi yang ada, enam fraksi memilih melempar bola panas ke Kepatihan atau Pemprov DIJ. Mereka memiliih menyerahkan keputusan memperpanjang kontrak PT JTT selaku operator Transjogja setelah kontrak habis 6 Februari mendatang.
Enam fraksi yakni Golkar, Gerindra, PAN, PDIP, Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN/gabungan PKB dan Nasdem), dan Fraksi Per-satuan Demokrat (FPD/gabung-an PPP dan Partai Demokrat) menyerahkan ke eksekutif. Agus Subagyo wakil dari Frak-si Golkar menuturkan, pihaknya memilih menggunakan Peratu-ran Pemerintah (PP) Nomor 50/2007 pasal 9 dan 10. Inti dari PP tersebut adalah proses kerja sama yang melibatkan pemda, jika sudah dianggarkan dalam APBD tidak perlu perse-tujuan DPRD.
Sikap ini diputuskan karena kekhawatiran dampak hukum dari perpanjangan kontrak dengan PT JTT. Sebab, menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah jelas merekomen-dasikan pengadaan secara lelang. “Tapi Fraksi Golkar menegaskan agar transportasi publik tetap dijalankan setelah 6 Februari,” tandasnya.
Tanggal 6 Februari adalah jatuh tempo kerja sama Pemprov DIJ-PT JTT.Wakil dari Gerindra Setyo Wi-bowo mengamini, di satu sisi pelayanan transportasi publik Transjogja harus tetap ada. Mengenai siapa pengelolaannya, Gerindra menyerahkan sepenuh-nya kepada Pemprov DIJ. “Hal-hal negatif yang selama ini ter-jadi, tidak perlu terulang lagi,” tandasnya.
Ketua FKN Sukamto menegas-kan, secara prinsipil angkutan publik Transjogja harus tetap jalan dan lebih baik. Tapi, ope-rasionalnya tetap harus mem-perhatikan kaidah yang berlaku. Tak bisa melanggar undang-undang dan malah mengakibat-kan kerugian keuangan negara. Fraksi PAN, PDIP dan PD juga berpendapat sama. Transjogja harus tetap beroperasi, tapi pengelolannya diserahkan se-penuhnya kepada eksekutif. DPRD DIJ tak ikut menyetujui perpanjangan kerja sama dengn PT JTT.
Juru bicara FPKS Huda Tri Yudiana menegaskan, tetap me-milih ikut menyetujui dan me-lanjutkan kerja sama antara Pemprov DIJ-PT JTT dalam mengelola Transjogja. Asalkan, secara material tidak menyebab-kan kerugian negara.Dia menegaskan, FPKS memi-lih mengambil sikap itu karena ingin mengawasi dan mengon-trol Transjogja. Ia khawatir ka-lau menyerahkan sepenuhnya ke eksekutif tak ada fungsi kon-trol.”Kalau dewan lepas tangan, menyerahkan sepenuhnya ke eksekutif, siapa yang mengontrol? Kalau BOK (biaya operasional kendaraan, Red) dinaikkan, si-apa yang akan menentang?” ujarnya dengan nada tanya.
Ketua Pansus Perpanjangan Kerja Sama Transjogja DPRD DIJ Arief Budiono mengatakan, sikap yang dipaparkan merupa-kan sikap fraksi masing-masing. Tapi, bukan berarti sikap terse-but sudah final.Sebelumnya, Sekprov DIJ Ich-sanuri menegaskan, pemprov tetap ingin melanjutkan perpan-jangan kerja sama dengan PT JTT. “Opsinya tetap diperpanjang,” ujarnya. (eri/laz/ong)