JOGJA – Kasus dugaan korupsi dana bergulir Penumbuhkembangan Eko-nomi Berbasis Kewilayahan (PEW) di Pemkot Jogja diperkirakan akan ber-langsung cepat. Indikasi ini terlihat karena dalam perkara ini, tersangkanya tunggal atau tidak ada keterlibatan orang lain.Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja Aji Prasetya Penyidik menegaskan, dalam kasus koruspi kali ini, tidak ada tersangka tamba-han.
Modus yang dilakukan sangat sederhana, tersangka membawa buku rekening dinas, memalsukan dokumen pendukung, kemudian menarik dana untuk kepentingannya pribadi. “Modusnya mirip dengan tindak pidana pencurian,” tegasnya kemarin (4/2).
Atas kasus ini, pihak kejak saan sudah memeriksa sedikit nya delapan saksi. Berdasarkan keterangan dari delapan saksi yang telah dipanggil, masih akan dilakukan evaluasi untuk menguatkan sangkaan. Dengan demikian proses kasus tersebut akan berjalan cepat.”Dalam minggu ini, kami serahkan ke jaksa peneliti, setelah lengkap se-gera kami daftarkan ke pengadilan,” tandas Aji.
Terkait dengan nilai kerugian ne-gara, dalam kasus ini, penyidik sudah cukup dengan laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIJ. Dari laporan tersebut, ditemukan bahwa dana hibah PEW 2012-2013 terindi-kasi ada kerugian negara Rp 178 juta.Seorang staf di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperidagkoptan) Kota Jogja beri-nisial ST menjadi orang yang paling bertanggung jawab dan atas penyim-pangan dana tersebut, karena meng-gunakan dana untuk kepentingan pribadi.
Setelah muncul Surat Perintah Penyi-dikan (Sprindik) atas nama dirinya, tersangka langsung mengembalikan uangnya ke kas daerah. “Tetapi, sesuai Pasal 4 UU Tipikor pengembalian itu tidak menghilangkan unsur pidana,” ujar Aji.
Terpisah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jogja Basuki Hari Saksono mengaku tidak ada ban-tuan hukum kepada tersangka. Untuk kasus ini, pihaknya sekadar menyara-kan untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak.”Sesuai aturan Pemkot Jogja tidak bisamembantu tersangka karena ada tiga kasus pidana yang tidak menda-patkan pendampingan, yakni untuk kasus narkoba, korupsi dan subversif,” kata Basuki. (mar/jko/ong)