BANTUL – Ada sejumlah per-ubahan dalam draf revisi UU No 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Salah satunya mengenai ketentuan jenjang pendidikan calon gubernur, bupati dan walikota.Khusus calon bupati dan wali kota, jenjang pendidikan terakhir adalah D3. Ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Calon bupati maupun wali kota dalam aturan lama cukup dengan berbekal ijazah terakhir SLTA atau sederajat.Nah, jika memang demikian, langkah Bupati Bantul Sri Surya Widati untuk maju kembali dalam bursa pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang terancam gagal. Ini karena jenjang terakhir pendidikan isteri Idham Samawi ini dalam berkas pendaftaran calon bupati yang diserahkan kepada DPC PDIP Bantul hanya SLTA. “Berkas Bu Ida yang kami terima SMA,” terang Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPC PDIP Bantul Radjut Sukasworo, kemarin (4/2).
Radjut mengakui, DPC PDIP tidak bisa berbuat banyak menyusul adanya perubahan persyaratan dalam draf revisi panitia kerja (panja) undang-undang pilkada ini. Termasuk di antaranya melakukan pen-jaringan calon bupati dan wakil bupati ulang. Sebab, berdasar ketentuan DPP PDIP tahapan akhir penjaringan selesai pada akhir tahun lalu. “Tetapi kalau ada persyaratan yang tercecer (termasuk ijazah akhir) masih bisa disusulkan,” ujarnya.Ada empat nama kandidat calon bupati yang lolos ke DPP PDIP. Mereka adalah Sri Surya Widati, Suharsono, Untoro Hariyadi, dan M Sudin.Menurutnya, calon-calon bupati yang terganjal dengan persyaratan jenjang pendidikan akhir dipastikan akan gugur dengan sendirinya.”Kita akan patuh dengan undang-undang,” tegasnya.
Selain di DPC PDIP Bantul, berkas Sri Surya Widati saat mencalonkan diri pada pilkada 2010 lalu juga hanya men-cantumkan ijazah terakhir SMA. Berdasar berkas di KPU Kabupaten, Sri Surya Widati mengenyam pendidikan terakhir di SMA N 6 Kota Jogja.Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabu-paten Bantul Johan Komara membenarkan adanya sejumlah perubahan dalam draf revisi undang-undang pilkada. Meskipun demikian, lanjutnya, KPU di daerah hanya sebatas menunggu dan melaksanakan ketentuan dari pusat. “Kami baru bisa menindaklanjuti setelah hasil revisi ditetapkan dalam sidang DPR RI pada 18 Februari nanti,” ungkapnya.
Berbagai perubahan ketentuan dalam draf revisi ini nantinya akan diatur lagi secara teknis melalui peraturan KPU. Johan menerangkan, ada banyak ke-tentuan dalam undang-undang yang perlu diatur lagi dalam peraturan KPU. Di antaranya mengenai ketentuan paket bupati dan wakil bupati, tanggal dan bulan pelaksanaan pilkada hingga uji publik.”Kami sebagai penyelenggara hanya melaksanakan apa yang ada dalam undang-udang termasuk pemberkasan (calon bupati) memenuhi syarat atau tidak,” tambahnya. (zam/din/ong)