MAGELANG – Konsistensi kalangan LSM di Kota Magelang tengah diuji. Menurut Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Magelang Bambang Tedjo, pihaknya menantang para LSM tidak sekadar berani menolak kompensasi satu persen dari nilai proyek. Tetapi, juga berani menolak proyek yang diberikan Pemkot Magelang melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu.”Kami mendengar banyak LSM juga mendapat proyek-proyek, baik berupa penunjukkan langsung atau tidak dari pemerintah daerah. Lha kalau memang mau baik, ya ini saatnya melakukan sesuatu untuk kembali ke jati diri LSM. Jadi tidak hanya bicara soal penolakan fee satu persen dari nilai proyek,” tegas Bambang Tedjo kemarin (4/2).
Pria yang tinggal di Kebondalem, Magelang Utara ini melanjutkan, saat ini nama LSM di Kota Magelang tengah mengalami kredibilitas yang menurun. Ini dibanding-kan era kepemimpinan wali kota sebelumnya.”Kalau memang mau mendobrak keadaan ya ayo. Mari pertegas soal komitmen tersebut. Idealis ya harus dijaga. LSM jangan ma-lahpadu dewe. Kalau keadannya seperti ini terus, malahora genah kabeh,” sindir Bambang.
Bambang Tedjo yang pernah ber-kibar melalui Gerakan Arus Bawah (GAB) PDIP Kota Magelang tersebut berharap, kalangan LSM segera melakukan evaluasi dan intropeksi diri. LSM juga diajak tidak gampang menyalahkan pihak lain. Mereka harusnya mau bercermin atau melihat kesalahannya sendiri.Seperti diketahui, sejumlah LSM di Kota Sejuta Bunga membeber masalah pembagian kompensasi sebagai bentuk pengkondisian proyek-proyek. Mereka mengaku bakal diberi kompensasi sebesar satu persen dan sepakat menolaknya. Kalangan LSM yang hadir, di antarnya Direktur LSM Lembaga Kajian Otonomi Daerah (LKOD) Magelang M. Abdurrohman, Direktur LSM Derap PKM Singgih Prihono, Pimpinan LSM Masyara-kat Kota (Maskot) Suharto dan Kun Wira Wiyasa, Pimpinan LSM Garda Lima Sularto, Pimpinan LSM Garuda Bambang Tedjo dan Wahyu Priyono, serta lainnya.
Dalam perkembangannya, persoalan tersebut bakal masuk ke ranah hukum. Ini tidak lepas dari ancaman kalangan LSM Kota Magelang untuk melaporkan masalah tersebut ke polisi. Karena dalam persoalan itu, dinilai ada pihak yang melakukan kebohongan publik.”Dari pada timbul kontroversi di masyarakat dan kami saling cu-riga antar LSM, mending inisiatornya (penggagas kompensasi satu persen) dipolisikan.
Apalagi, sampai sekarang semua pihak yang diduga terlibat, saling berlomba mengibarkan bendera putih dan memilih tidak tahu soal masalah ini. Masalah ini sudah masuk ranah publik,” tegas Singgih Prihono.TerpisahKetua Gapensi Kota Magelang Nugroho Riyadi menyatakan ketidaktahuan atas komitmen tersebut.”Oo, nggak ada komit apapun. Saya malah ra mudeng. LSM-nya yang mana mas?,” elak pria yang akrab disapa Yadi setengah bertanya. (dem/hes/ong)