JOGJA – Pada 1 Juli 2015 men-datang, semua perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya se-bagai peserta Badan Penyeleng-garan Jaminan Sosial (BPJS) Ke-tenagakerjaan. Meski demikian, hingga awal Februari ini, tercatat baru tujuh persen dari total jum-lah tenaga kerja di DIJ, yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Bidang Pemasaran dan Penerima Upah Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jogja Y Aris Daryanto mengatakan, dari survei yang dilakukan BPS DIJ pada 2012, terdapat 1,9 juta tenaga kerja di DIJ. Namun, yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga-kerjaan DIJ baru 143.745 tenaga kerja yang terdaftar. “Kalau diban-dingkan dengan total tenaga kerja memang masih sangat jauh,” ujarnya kemarin (5/1).
Dari data Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jogja, saat ini perusahaan yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan DIJ se-banyak 3.031 perusahaan dengan total jumlah tenaga kerja 143.745. Di wilayah Kota Jogja, dari 1.256 perusahaan, baru sekitar 800 perusahaan yang terdaftar, dengan jumlah tenaga kerja 48 ribu. “Te-naga kerja yang paling besar terdaftar dari wilayah Sleman,” ungkapnya.
Untuk terus meningkatkan jum-lah kepesertaan, Aris mengaku terus melakukan sosialisasi ke perusahaan. Menurutnya, masih ada sebagian pemberi kerja yang belum tahu tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Ditegaskan, saat beroperasi penuh pada 1 Juli 2015 nanti, BPJS Ketenagakerjaan juga akan mengeluarkan program baru, yaitu program pensiun. Selama masa transisi ini, BPJS Ketenaga-kerjaan akan meningkatkan benefit dan kesejahteraan para tenaga kerja, melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sedangkan Jami-nan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dialihkan ke BPJS Kesehatan.
Aris menambahkan, berdasar-kan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013, perusa-haan yang tidak mendaftarkan karyawanya ke BPJS Ketenaga-kerjaan akan diberikan sanksi administrasi, mulai dari pencabutan izin usaha, izin yang diperlukan untuk ikut tender proyek, izin mempekerjakan tenaga asing maupun izin out-sourching hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Selama sosialisasi, kami juga melibatkan dinas-dinas terkait, kepolisian, kejaksaan hingga kanwil pajak,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsos-nakertrans) Kota Jogja Hadi Muh-tar mengatakan, untuk semua pegawai di Pemkot Jogja, mulai dari PNS, tenaga bantu, dan te-naga teknis, sudah didaftarkan menjadi anggota BPJS Ketenaga-kerjaan.Sementara untuk perusahaan yang belum mendaftarkan karya-wanya, Hadi menjelaskan, sudah ada tim deteksi yang akan men-datangi perusahaan yang belum mendaftarkan karyawanya ke BPJS Ketenagakerjaan. “Akan dinta-nyakan kesulitanya apa, yang penting disadarkan kalau ada ke-celakaan dan tidak terdaftar di BPJS, perusahaan yang harus mem-biayai,” jelasnya. (pra/jko/ong)