JOGJA – Polemik operasional Transjogja jelang berakhirnya kontrak dengan PT Jogja Tugu Trans (JTT) hari ini (6/2), antikimaks. DPRD dengan pihak eksekutif sepakat memperpanjang kontrak dengan perusahaan yang saham-nya gabungan dari lima pemilik trayek dalam kota tersebut.
Meski DPRD DIJ enggan turut menandatangani surat perpan-jangan kontrak kerja sama dengan PT JTT, demi keberlangsungan operasional bus umum itu, dewan memilih untuk mengambil sikap menyerahkan eksekutif untuk memperpanjangan kontrak dengan PT JTT.”Yang paling penting, jangan sampai ada kekhawatiran, baik dari PTT, kru Transjogja, maupun masyarakat. Transjogja masih tetap beroperasi,” tegas Ketua Panitia Khusus Perpanjangan Kerja Sama Transjogja Arief Bu-diono kemarin (5/2).
Arief menjelaskan, keberlang-sungan Transjogja sebagai pe-layanan publik angkutan umum, merupakan prioritas kerja. Hanya saja, hal tersebut tetap wajib mem-perhatikan asas keuangan negara. Seperti telah diketahui, akibat laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jogjakarta tahun 2011 silam, operasionalk Transjog-ja ini menjadi tarik ulur dewan dengan eksekutif.
Saat itu, dewan menolak per-panjangan kontrak, karena kha-watir bakal berdampak hukum. Di dalam LHP BPK tersebut, Sunarto, selaku Kepala BPK saat itu, memberikan rekomendasi. Isinya rekomendasidariBPKRI kepada gubernur agar memerin-tahkan kepala Dishubkominfo untuk selanjutnya melakukan pengadaan jasa operasional busTransjogjasesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa.”RekomendasidariBPKRI ke-pada gubernur, agar memerinta-hkan kepala Dishubkominfo untuk selanjutnya melakukan pengadaan jasa operasinal BusTransjogjasesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa,” tulis Sunarto, dalam LHP tersebut.
Gubernur Hamengku Buwono (HB) X menegaskan, tak ada ma-salah DPRD DIJ mengambil sikap tak menandatangani kerja sama perpanjangan tersebut. “Yo ora masalah. Kan sudah dianggarkan, tidak perlu harus persetujuan dewan,” katanya.
HB X merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50/2007 pasal 10, yang intinya jika kerja sama Pemprov DIJ dengan pihak ketiga sudah dianggarkan dalam APBD, tidak perlu persetujuan DPRD.”Karena sudah dianggarkan (APBD) 2015, berarti kami bisa memperpanjang (dengan PT JTT),” tandasnya. Raja Keraton Jogjakarta ini men-gatakan, meski DPRD tidak menye-tujui perpanjangan kerja sama Pemprov DIJ-PT JTT, legislatif tetap bisa mengawasi.
Pemprov juga akan mempertanggungjawabkannya di depan DPD DIJ karena sudah meng-gunakan APBD DIJ.Dia juga mengungkapkan, per-panjangan kerja sama berakhir pada 31 Desember. Selama masa perpanjangan akan ada evaluasi. “Nanti kita lihat hasil pembahasan Oktober sampai November (2015). Dewan membiayai itu lagi nggak? Kalau nggak, berarti kerja sama selesai,” pungkasnya. (eri/jko/ong)