GUNAWAN/RADAR JOGJA
SERIUS: Angota dewan mengikuti rapat paripurna penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi di gedung DPRD Gunungkidul, kemarin (6/2). Kebanyakan fraksi mempertanyakan dasar hukum penarikan retribusi Gedung Serbaguna, Siyono, Playen.
GUNUNGKIDUL – Upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul menjadi institusi bersih dipertanyakan. Anggota dewan DPRD menuding satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut menarik retribusi tanpa dilandasi payung hukum (pungli) di Gedung Serbaguna, Siyono. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna kemarin (6/2). “Kami mempertanyakan dasar hukum penarikan retribusi itu. Sebab, dasar hukumnya belum jelas, karena baru dibahas melalui Perubahan Perda No 9/2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,” kata Juru Bicara Fraksi PAN Edi Susilo usai rapat paripurna.
Edi membeber, pungli sudah berlangsung sejak satu tahun lalu. Masyarakat yang inginmenggunakan tempat diwajibkan membayar sejumlah uang. Menurutnya, belum adanya legalitas dalam pengelolaan memunculkan tanda tanya besar.”Uang hasil persewaan gedung disetor kemana? Kalau masuk pemkab, terus sebagai payung hukumnya apa,” ucap Edi sembari bertanya.
Hal senada juga disampaikan politikus PAN yang lain, Heri Kriswanto. Dia mengatakan, legalitas pengelolaan gedung Siyono baru dimasukkan dalam Perubahan Perda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. “Kami dulu pernah sewa tempat di Gedung Serbaguna, biayanya sekitar Rp 750 ribu per hari,” kata Heri.
Sementara itu, dari Fraksi Demokrat Eko Rustanto men-jelaskan, pandangan fraksinya tidak jauh berbeda dengan fraksi lain. Salah satunya, menyoroti tentang legalitas pengelolaan Gedung Serba Guna Siyono.”Kami minta kejelasan, karena selama ini gedung tersebut sudah digunakan. Sementara, dari sisi peraturan pengelolaan tersebut baru dalam pembahasan,” katanya.
Untuk diketahui, rapat pari-purna kemarin dengan agenda penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi. Dalam rapat itu, membahas tiga raperda yakni, Raperda tentang Perubahan Atas Perda No 9/2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Serta Perubahan atas Perda No 17/2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Raperda tentang Penyertaan Modal. Rencananya Senin (9/2) kembali digelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum dari fraksi. (gun/ila/ong)