RADAR JOGJA FILE
ANTISIPASI: Mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan, pemerintah daerah mempersiapkan langkah teknis untuk melarang peredaran produk awul-awul di Jogjakarta. Terlihat masyarakat memadati stan awul-awul saat pelaksanaan Pasar Malam Perayaan Sekaten beberapa waktu lalu
JOGJA – Jogjakarta menjadi salah satu kawasan peredaran pakaian bekas impor atau yang akrab disebut awul-awul. Keberadaan pakaian bekas tersebut di-sinyalir membawa sejumlah bakteri ber-bahaya. Mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan, Pemerintah DIJ mem-persiapkan langkah teknis untuk melarang peredaran awul-awul di Jogjakarta.Kepala Dinas Perisdustrian, Perdagang-an Koperasi dan UKM DIJ Riyadi Ida Bagus Salyo Subali mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli produk pakaian be-kas impor.
Kepada wali kota dan bupati, diminta untuk melakukan pengawasan dan pemantauan peredaran awul-awul di daerah masing-masing.”Kalau masyarakat tidak ada yang mem-beli otomatis tokonya akan tutup dengan sendirinya,” kata Riyadi saat menghadiri seminar UMKM di Kantor BPD DIJ, Jumat (6/2).
Riyadi menyebut, keberadaan produk awul-awul di DIJ tersebut mematikan usaha-usaha konveksi dan produk busana lokal. Guna mendukung usaha dalam negeri, para konsumen fesyen di Jogjakarta harus menjadi konsumen cerdas dalam memilih produk.Riyadi menjelaskan, bisnis pakaian impor bekas adalah bisnis ilegal sehingga jika dibiarkan bisa menjadi pesaing pelaku usaha legal dalam negeri.
Menurutnya, pakaian bekas impor yang dijual selama ini masuk ke dalam negeri melalui jalur “tikus” yakni lewat pelabuhan yang ada di Sumatera. Lalu masuk ke Jakarta, kemudian disebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIJ.”Mereka masuk dari pelabuhan-pe labuhan tersebut karena DIJ tidak ada pelabuhan. Seharusnya penindakan ada di pihak bea cukai,” jelasnya.
Sebagai bentuk tindakan terhadap para penjual awul-awul, Riyadi mengatakan akan diserahkan sepenuhnya pada pe-merintah kabupaten kota. “Terserah saja kewenangannya ada di dinas daerah masing-masing. Tugas kami nantinya akan menyaiapkan petugas penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PP-NSPK) untuk melakukan penelusuran terhadap produk awul-awul,” jelasnya.
Sementara itu, Boby salah satu penjual awul-awul di Jogjakarta menjelaskan pelarangan perdagangan pakaian bekas impor sebenarnya sudah lama dihembus-kan oleh pemerintah. Larangan tersebut sebagai upaya meningkatkan produk lokal.”Isu bakteri sudah cukup lama ada. Namun selama 10 tahun berjualan belum ada pelanggan yang datang dan mengeluhkan penyakit yang diakibatkan membeli produk awul-awul,” kata pemilik grosir Bobstar Collection ini. (bhn/ila/ong)