KRITIS: Tiga demonstran menggelar aksi treatrikal menggambarkan politisi tengah memainkan perseteruan KPK-Polri. Digambarkan KPK-Polri diikat dengan tali dan bisa ditarik kemana saja. Aksi ini berlangsung di samping gedung DPRD Gunungkidul, kemarin (6/2).
GUNUNGKIDUL – Elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Gunungkidul (Karag) menggelar aksi unjuk rasa di samping gedung DPRD Gunungkidul. Aksi mereka dilakukan sebagai bentuk kekecewaan berlarutnya perseteruan KPK-Polri.
Massa berjumlah puluhan orang ini membawa poster besar bertuliskan save KPK. Tidak hanya itu, ada tulisan lain di antaranya, save Polri, tolak Budi Gunawan, jauhkan KPK-Polri dari parpol dan save Indonesia.
Koordinasi aksi Ervan Bambang dalam orasinya mengatakan, realitas politik nasional saat ini sungguh sangat memprihatinkan dan menjadi tontonan menyedihkan bagi bangsa. Kepentingan pribadi atau kelompok dari elit politik di Indonesia sudah pada titik yang kritis.
Menurutnya para politisi dengan segala kepentingan sudah mulai mengacak-acak dan mempolitisasi dua lembaga hukum yakni KPK dan Polri. “Pereseteruan antara KPK-Polri adalah salah satu yang sedang politisi mainkan saat ini. Sebagai aparat penegak hukum, keduanya nyata-nyata terprovokasi oleh ulah elit politik,” kata Ervan dalam orasinya, kemarin (6/2).
Sementara itu, aktivis Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami) Rino Caroko mengatakan, KPK sebagai lembaga yang sedang dipercaya rakyat untuk memberangus korupsi diacak-acak. Bambang Widjoyanto sebagi pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka, Abraham Samad sebagai ketua KPK dilaporkan, dan komisioner yang lain juga berusaha dijadikan tersangka. “KPK dan Polri menjadi objek permainan politisi,” kata Rino.
Orasi yang berlangsung sekitar dua jam ini kemudian ditutup dengan pernyataan sikap.
isi pernyataan sikap itu ada empat poin. Pertama, meminta Presiden Jokowi menghentikan perseteruan KPK-Polri.Presiden harus bertindak cepat dengan mendengar suara rakyat untuk menyelesaikan seteru KPK-Polri. Presiden tidak melantik calon kapolri tersangka. Sebagai lembaga penegak hukum KPK-Polri tidak boleh berafiliasi dengan para politisi dan jangan mau dipolitisasi oleh segelintir politisi.
KPK-Polri harus netral dan kembali menjadi penegak hukum yang hanya menjaga dan menegakkan supremasi hukum. Dalam kesempatan itu juga ada aksi treatrikal menggambarkan politisi tengah memainkan perseteruan KPK-Polri. Digambarkan KPK-Polri diikat dengan tali dan bisa ditarik kemana saja. Aksi tersebut mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian berseragam dinas. (gun/ila)