BAHANA/RADAR JOGJA
KERJA SAMA: Penandatangan MoU Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN DIJ dan Jawa Tengah dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ di Kantor KPKNL DIJ.
JOGJA – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jogjakarta mempercepat penyertifikasian terhadap Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah. Tahun ini ditargetkan 100 BMN berupa tanah yang ada di Jogjakarta mendapatkan sertifikasi.Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN DIJ dan Jawa Tengah Thaufik mengatakan, sertifikasi terhadap BMN dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah anggaran yang diberikan.
Pada 2015 ini, DJKN KPKNL DIJ dan Jawa Tengah menargetkan 100 bidang tersertifikasi. “Jumlah tersebut sama dengan jumlah BMN yang tersertifikasi pada 2014 lalu,” kata Taufik saat melakukan penandatangan MoU dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ di Kantor KPKNL DIJ, Kamis (5/2) lalu.Thaufik memaparkan 100 sertifikasi ter-sebut dilakukan lima kabupaten kota di DIJ. Meliputi, Jogja lima bidang, Bantul 48 bidang, Sleman 23 bidang, Kulonprogo 23 bidang dan Gunungkidul tiga bidang. Menurut Thaufik, masih banyak tanah milik negara yang belum bersertifikat. Hal tersebut dikarenakan faktor sejarah dan undang-undang.
Sebagai program penga-manan aset negara yang telah diatur dalam undang-undang, maka keberadaan BMN di berbagai daerah harus segera di-laksanakan. Sehingga, untuk mempercepat proses tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Kanwil BPN DIJ guna mem-prioritaskan pelayanan penerbitan sertifikasi tanah yang termasuk daftar target program sertifikasi tanah tahun 2015.Kerja tersebut, sebutnya, diharapkkan akan menyukseskan pelaksanaan Program Percepatan Sertifikasi BMN Berupa Tanah pada kementerian/lembaga menjadi atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian/Lembaga RI. “Sertifikasi bertujuan me-wujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN” jelasnya.
Nantinya, sebut Thaufik, kementerian atau lembaga yang tanahnya masuk dalam 100 bidang tanah yang akan disertifikasi harus melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi tanah. Selain itu, kementerian/lembaga juga wajib menunjukkan letak dan batas bidang tanah. Juga menyiapkan dan menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan bukti perolehan atau pernyataan penguasaan fisik tanah yang belum ber-sertifikat.
Dia menyebut, untuk Jogjakarta sendiri memiliki predikat yang membanggakan. Sebab pada 2014, dari 100 bidang yang di-targetkan, berhasil disertifikasi seluruhnya. “Hal ini tercapai karena kerja sama dengan kanwil pertanahan, DJKN dan lembaga yang bersangkutan berjalan cukup baik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN DIJ Arie Yuriwin mengungkapkan, sesuai dengan rapat koordinasi dengan DJKN,tahun ini sepekat melakukan sertifikasi 100 bidang tanah milik negera. Guna mempercepat proses sertifikasi tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi setiap tanggal 10. “Komunikasi sangat penting untuk memecahkan berbagai persoalan. Sebab sering kali kami menemukan hambatan. Sering sekali data yang disampaikan ke-pada kami tidak lengkap,” terangnya.Arie menegaskan, pihaknya optimistis tahun ini target 100 persen dapat tercapai seperti tahun sebelumnya. “Prestasi ini yang terbaik. Sebab dari seluruh wilayah, baru DIJ yang berhasil mencapai prestasi tersebut,” terangnya. (bhn/ila/ong)