JOGJA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja ngotot melanjutkan pengusutan kasus du-gaan korupsi dana purna tugas (DPT) ang-gota DPRD Jogja periode 1999-2004. Seba-gai bentuk keseriusan, kejari menyurati Pengadilan Negeri Jogja.Koordinasi dilakukan karena sebagian besar barang bukti masih berada di penga-dilan. Barang bukti itu pernah diajukan ke pengadilan ketika kejari menyeret sejumlah anggota dewan periode 1999-2004 bebe rapa tahun lalu atas sangkaan sama
“Kami ingin pinjam barang bukti. Kami tidak ingin perkara ini terkatung-katung karena menunggu lamanya perkara yang dulu belum inkrah (punya ke-kuatan hukum tetap, Red),” kata Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Jogja Aji Prasetyo SH kemarin.Aji menambahkan, sejumlah dokumen barang bukti kini se-dang berada di pengadilan. Se-bab, di antara 17 tersangka ang-gota panitia anggaran (panggar) masih berupaya melakukan upaya hukum berupa Peninjauan Kem-bali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) seperti Ketua Panggar Cin-delaras
. Karena belum semua anggota dewan dibawa ke pengadilan, kejari berniat melanjutkan perkara ini dengan menyidik lagi 12 anggota dewan periode 1999-2004. “Alat bukti yang di-pakai penyidik sama dengan alat bukti yang dipakai ketika kejari pada 2005 lalu memproses 17 anggota panggar,” tegas Aji.
Ke-12 tersangka yang akan diseret ke pengadilan yaitu ini-sial Kr, Hn, St, Am, Ar, Sw, Ns, Ms, Mw, Nr, Ra, dan Hm. Saat ini penyidik tinggal melengkapi alat bukti berupa dokumen. “Jika dokumen telah lengkap, segera kami limpahkan ke jaksa peneliti agar dapat segera dite-laah. Jika lengkap atau P21 ke-mudian didaftarkan ke penga-dilan,” terang Aji.
BPK dalam Laporan Hasil Pe-meriksaan (LHP) menyebutkan telah terjadi indikasi kerugian keuangan negara dana tunjangan DPRD Jogja periode 1999 – 2004. Kerugian itu terdapat pada pos anggaran DPT. Selain itu, ada pula dana tunjangan kesehatan, pembinaan komisi, penjaringan aspirasi, mobilitas kerja, dan perjalanan dinas tetap. Dana tunjangan mencapai Rp 4,9 mi-liar. (mar/laz/ong)