GUNUNGKIDUL- Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi DIJ mulai menimbulkan sejumlah permasalahan serius. Terutama bagi perangkat desa dan dusun. Setelah masalah pengelolaan tanah kas desa, kini ada persoalan lain yang menghadang. Di antaranya menyangkut mekanisme pengangkatan kepala dusun atau dukuh.”Mekanisme di antara empat kabupaten se-DIJ nggak seragam.
Ada yang dipilih langsung oleh rakyat, tapi ada juga yang melalui tes seleksi. Ini menimbulkan kegelisahan,” ungkap anggota Komisi A DPRD DIJ Agus Sumartono kemarin (8/2).Menurut Gus Ton, sapaan akrabnya, kegelisahan itu dapat dirasakan saat dirinya bertemu dengan pengurus Paguyuban Dukuh Semar Sembogo di Gunungkidul belum lama ini. Dalam pertemuan itu anggota Semar Sembogo menyampaikan unek-unek terkait banyak hal. Mulai soal pemilihan dukuh dan pamong, hingga penghasilan tetap mereka sebagai perangkat desa.
Dari hasil dialog itu Gus Ton menangkap kesan empat pemkab se-DIJ yakni Kabupaten Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Sleman, mengalami kegamangan menafsirkan pelaksanaan UU Desa ke bentuk peraturan daerah tentang desa. Akibatnya banyak masalah baru yang muncul.Persoalan yang mengemuka meliputi tata cara pemilihan dukuh, masa jabatan dukuh, dan pamong, dan penghasilan tetap bagi perangkat desa, khusunya dukuh. “Di masing-masing kabupaten berbeda-beda sehingga memunculkan persoalan kecemburuan sosial,” kritiknya.
Kegamangan itu, lanjut Gus Ton, ditengarai karena belum adanya pemahaman yang sama saat menjabarkan UU Desa. Menurut dia, kewenangan desa dan dusun yang ada di tingkat kabupaten mestinya harus sinergis. “Jangan mala h berjalan sendiri-sendiri,” sesalnya. Sebagai contoh di Kabupaten Kulonprogo telah mengesahkan perda tentang desa. Aturan di Kulonprogo rekrutmen dukuh melalui tes. “Sedangkan di tiga kabupaten lainnya mekanismenya belum tentu sama. Ini menjadi sensitif,” lanjutnya.
Menyikapi itu, ia menilai sudah saatnya Pemprov DIJ mengambil sikap dengan menjembatani terhadap perbedaan penafsiran tersebut. Itu penting agar terjadi kesamaan pandang dan keselarasan dalam menmbentuk peraturan daerah di seluruh kabupaten se-DIJ. “Pemprov mestinya segera mengambil inisiatif sehingga kebijakan di masing-masing kabupaten sama, dan tidak menimbulkan masalah,” tambahnya.
Penyelarasan itu antara lain mencakup persoalan kelembagaan, mekanisme pemilihan, tata cara pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan lainnya.Ketua Paguyubab Semar Sembogo Sukiman Hadiwijoyo menyayangkan adanya perbedaan penafsiran di antara empat kabupaten se-DIJ dalam menjabarkan UU Desa .
“Adanya kabupaten yang menafsirkan secara sepihak dengan mengadakan pengangkatan dukuh melalui tes. Kami akan terus mengawa agar hal tidak terjadi di kabupaten lain. Kami lebih sepakat agar dukuh dipilih secara langsung,” ucap Sukiman.Perjuangan itu akan dilakukan Semar Sembogo saat pembahasan perda tentang dewa di Gunungkidul, Bantul, dan Sleman. (eri/gun/din/ong)