SETIAKY A.KUSUMA/RADAR JOGJ
RILIS PENGEMPLANG PAJAK: Wakil Menteri Keuangan Mardyasmo (baju batik) bersama para petinggi pajak dalam konferensi pers kemarin (9/2). Ditjen Pajak DIJ mencatat sedikitnya 60 ribu wajib pajak di DIJ belum membayar pajak. Di DIJ sendiri ada wajib pajak yang jadi target gijzeling.
JOGJA – Dari total 80 ribu wa-jib pajak (WP) di Kantor Wi-layah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) DIJ, sebanyak 60 ribu di antaranya belum mem-bayar pajak. Mereka kemplang pajak sejak tiga tahun terakhir.Kepala Kanwil DJP DIJ Rudy Gunawan Bastari mengatakan, jumlah wajib pajak di DIJ, ber-dasarkan pemegang NPWP, jumlahnya mencapai 80 ribu.”Dari seluruh wajib pajak, yang sudah membayar pajak baru kisaran 19 ribuan. Sisanya sete-lah kami lakukan pengecekan selama tiga tahun, tidak ada pembayaran,” kata Rudy Guna-wan Bastari dalam keterangan persnya kemarin (9/2).
Menurut Rudy, penunggak pajak tersebut merupakan ang-ka yang cukup besar untuk su-atu kawasan, seperti DIJ. Sebab, bila dari jumlah tersebut mela-kukan kewajiban pembayaran pajak, diprediksi target peneri-maan pajak DIJ sebesar Rp 3,5 triliun, bisa tercapai. “Sayangnya tahun lalu target penerimaan pajak tidak masuk,” katanya.
Sebagai kawasan industri kreatif, 96 persen pembayar pa-jak di DIJ adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di mana rata-rata UMKM tersebut memiliki omzet mencapai Rp 4,8 miliar. “Namun, belum semua UMKM tersebut sadar dalam membayar pajak,” tandasnya.
Dari data yang dimiliki Kanwil DJP DIJ, kontribusi penerimaan pajak dari WP UK mencapai Rp 1,3 triliun lebih. Jumlah tersebut meningkat dari 2013 sebesar Rp 1,2 triliun.Untuk menumbuhkan kesada-ran terhadap WP, pihaknya terus memberikan sosialisasi dan im-bauan. Tahun ini, sasaran WP akan dilakukan terhadap semua sektor. Meskipun nanti dalam perjalanannya, terdapat sektor-sektor prioritas untuk mening-katkan pendapatan pajak.”Untuk bisa mencapai target, kami harus out of the box. Apa-lagi tahun ini target penerimaan meningkat hingga 47 persen,” jelasnya.
Lebih jauh diingatkan bahwa tindakan paksa badan, suatu saat akan diberlakukan bagi WP yang benar-benar nakal. “Kalau bisa penyanderaan proses terakhir. Di Jogjakarta kami tidak ingin melakukan hal tersebut bila im-bauan masih bisa dilakukan,” ungkapnya. (bhn/jko/ong)

Ada yang Jadi Target Gijzeling di

DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Pajak terus menggenjot target penerimaan pajak. Salah satu kebijakan yang bakal diterapkan adalah pemberlakuan paksa badan (gijzeling) bagi para penunggak pajak.Dirjen Pajak Sigit Pramudito menyatakan, pihaknya akan melakukan pengejaran bagi wa-jib pajak ‘nakal’.
Untuk sampai tahap gijzeling, terlebih dahulu melakukan upaya penyadaran terharap para wajib pajak.”Kami tidak bisa memberitahu senjata kami untuk menyiasati para penunggak pajak. Dikha-watirkan mereka bisa lari ke luar negeri,” terang Sigid kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jogjakarta, kemarin (9/2).
Dirjen Pajak pun mengimbau WP segera membayar pajak se-suai ketentuan.Jika tidak, pe-nerapan gijzeling menjadi lang-kah terakhir bagi WP yang menunggak pajak. Saat ini di-perkirakan tunggakan pajak mencapai Rp 70 triliun.”Masak Rp 70 triliun kami bi-arkan. Setiap penunggak yang melampaui batas waktu keten-tuan, akan diburu,” jelasnya.
Langkah gijzeling, jelas Sigit, dilakukan apabila yang bersang-kutan selama lima tahun menga-baikan imbauan dari Ditjen pajak. Setelah itu, Ditjen pajak akan melakukan teguran, penyi-taan aset, sampai pemblokiran rekening hingga pencegahan keluar negeri. “Kalau masih be-lum dihiraukan, orangnya kami sandera dengan memasukan ke penjara,” katanya.
Sigit mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap para penunggak pajak. Prioritas penagihan dilakukan kepada sekitar 56 WP di wilayah Jawa. Apabila upaya persuasif yang telah dilakukan tidak menda-patkan tanggapan, Ditjen bisa mengambil langkah gijzeling bagi 56 WP itu. “Bukan berarti penunggak lain dibiarkan. Kami akan terus mela-kukan intensifikasi dan eksten-sifikasi bagi para penunggak pajak,” jelasnya.
Hal yang sama juga akan dila-kukan di wilayah pajak DIJ. Ke-pala Kantor Wilayah Ditjen Pa-jak DIJ Rudy Gunawan menga-kui, ada WP di DIJ yang men-jadi target gijeling. Sayangnya, Rudy enggan untuk mengung-kapkan jumlah dan besaran nominal penunggak pajak ter-sebut. “Tapi gijzeling upaya ter-akhirlah. Kami harapkan tidak sampai ke arah sana,” ungkapnya.
Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Mardyasmo mengung-kapkan, penerapan wajib pajak pribadi masih rendah. Hal ini terlihat dari realisasi peneri-maan pajak 2014 di mana pene-rimaan pajak nonmigas berjum-lah Rp 900 triliun, namun dari jumlah itu untuk pajak pribadi baru mencapai Rp 4,7 triliun. “Wajib pajang orang pribadi ini yang masih kurang,” katanya.
Salah satu strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan WP adalah dengan meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi WP baik badan maupun orang pribadi. Menurutnya, DIJ menjadi salah satu potensi usaha yang cukup besar. Apalagi di Jogjakarta ba-nyak profesi seperti dokter, akun-tan, ahli bedah, advokat dan sebagainya. “Kami mengimbau mereka mau berkontribusi membayar pajak. Bagaimana pun juga pajak ini ber-kontribusi untuk pembangunan negara,” terangnya. (bhn/laz/ong)