SLEMAN- Tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIJ melakukan pemeriksaan pen-dahuluan terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014 Pemkab Sleman kemarin (9/2). Dipimpin Rafael Driarko Wardono, tim yang beranggotakan enam orang membawa surat tugas Nomor 16/ST/XVIII.YOG/02/2015 tanggal 2 Februari 2015.
Pemeriksaan digelar selama 25 hari, mulai kemarin sampai 5 Maret mendatang.Dalam pertemuan dengan jajaran pejabat teras pemkab di ruang bupati Sleman, Rafael menjelaskan, pemeriksaan pendahuluan untuk menguji desain dan implementasi sistem pengendalian internal pemerintahan. Tim juga akan menguji sistem pengendalian internal pada siklus-siklus akuntansi neraca maupun laporan realisasi anggaran. “Semua hal yang diperiksa nantinya bakal menjadi bahan laporan keuangan pemerintah kabupaten 2014,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Sleman yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman drH Sunartono MKes beserta SKPD menerima tim BPK Perwakilan DIJ ini di ruang rapat bupati Sleman.Selanjutnya, tim akan melakukan pengujian asersi, keberadaan keterjadian penilaian alokasi serta hak dan kewajiban atau pengujian substantif atas akun kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas bendahara penerimaan, serta kas badan layanan umum pendapatan persediaan, dan aset tetap. Sistem pemeriksaan menggunakan standard pemeriksaan keuangan negara.
Menurut Rafael, pemeriksaan pendahuluan laporan keuangan pemerintah daerah merujuk amanat UU No 17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara, serta UU No 15/2006 tentang Badan Peme-riksaan Keuangan.Sekretaris Daerah Pemkab Sleman Sunartono menyatakan, peme-riksaan oleh tim BPK adalah kegiatan rutin. Dia tidak mem-persoalkannya. “Pada dasarnya kami siap diperiksa atau diaudit keuangannya,” ujarnya.
Apa pun model pemeriksaannya, baik sistem sampling atau sensus satuan kerja perangkat daerah, Sunartono berharap tim dari BPK menjalankan tugas secara objektif. Itu demi rekomendasi untuk kinerja pemerintahan yang lebih baik. Setidaknya, itu berbanding lurus dengan upaya Pemkab Sleman dalam menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, kredibel, dan akuntabel. (yog/din/ong)