JOGJA – Islam tidak menghalangi perempuan menjadi pemimpin. Kepemimpinan DIJ pun bisa menghadirkan dari kalangan perempuan. Ini per-nah terjadi kala di Aceh pada abad 17 lalu.Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyu-mardi Azra menjelaskan, di Aceh pada Abad 17 ada ratu dari perempuan
“Jadi kalau di Kasultanan Jog-jakarta ini dipimpin ratu, nggak ada masalah,” ujar Azyumardi usai menghadiri pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Pagelaran Keraton, kemarin (9/2).
Mantan Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan, pada da-sarnya tradisi Islam di Indonesia tidak menghalangi perempuan menjadi ratu. Karena memang preseden itu sudah ada seperti sejarah Kasultan Aceh di abad 17. Juga di Eropa, kerajaan Inggris memiliki ratu bernama Elizabeth.”Kalau ada kerajaan tak mem-bolehkan perempuan naik tak-hta, mungkin karena ketentuan di dalam kerajaan itu. Jadi tra-disi kerajaannya, bukan halangan dari agamanya,” ujar pria asal Padang, Sumatera Barat, ini.
Menurutnya, dalam tradisi Kasultanan ada ketentuan pas-ti yang diberlakukan. Karena itu masalah muncul bukan karena sisi agama, tapi pada ketentuan (paugeran) yang belum mengi-zinkan perempuan naik takhta. Jadi, kata dia, agar pihak perem-puan berkesempatan naik tak-hta maka harus diubah dulu strata kerajaannya.”Kalau di Kasultanan Jogja-karta ini tidak ada putra mah-kota, adanya putri mahkota, ya tidak apa-apa,” ujarnya.
Ia mengungkapkan ketentuan di dalam kasultanan bahwa raja harus digantikan putra ma-hkota sudah berlangsung se-cara turun menurun. Padahal, kata dia, dari sudut agama apa-kah raja dari laki-laki atau pe-rempuan, tak memasalahkannya. “Dari sudut tradisi Islam di Indonesia tak ada masalah. Jadi, ketentuan itu sebenarnya bisa direvisi,” katanya.
Termasuk di dalamnya perlunya mengaman-demen UU Keistimewaan DIJ Nomor 13/2012 khususnya pada pasal 18 ayat 1. “Aturan perlu disesuaikan, itu diaman-demen, di revisi,” pesan dia.
Ketentuan itu mensyaratkan calon gubernur DIJ harus me-nyerahkan riwayat hidup ter-masuk nama dan anak istri.Dengan kata lain, raja yang ber-takhta yang kemudian ditetapkan sebagai gubernur DIJ harus dari laki-laki. UUK mengama-nahkan siapapun Sultan bertak-hta (jumeneng) berhak menjabat sebagai Gubernur DIJ. Azyumardi juga melihat, bagi umat Islam atau pun ormas Islam tak akan keberatan dipimpin seorang ratu.
Karena ia kem-bali menegaskan, sejarah itu sudah ada, tinggal bagaimana melakukan sosialisasi. “Saya kira umat Islam, ormas Islam tak keberatan punya ratu, ting-gal sosialisasinya saja,” katanya.
Di bagian lain persoalan ter-sebut kini tengah menjadi poin krusial dalam pembahasan Pan-sus DPRD DIJ tentang Raperdais menyoal pengisian jabatan gu-bernur dan wakil gubernur DIJ. Ketua Pansus, Slamet mengakui alur pembahasan Pansus cend-rung ke sana. Pansus akan men-ghapus pasal terkait persyaratan menyerahkan biografi bagi calon gubernur diantaranya keharusan menyertakan nama istri. Itu di atur dalam pasal tiga draf Raperdais dengan bunyi “menyerahkan daftar riwayat hidup”.
Padahal, dalam UUK DIJ pasal 18 ayat 1 mensyaratkan bagi gubernur dan wakil gubernur menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain, pendidikan, pekerjaan, suadara kandung, istri dan anak.”Jadi kalau dalam UUK seolah menggiring kalau sultan harus laki-laki. Namun dalam Raper-dais kita coba menghilangkan ketentuan itu. Pembahasan ini belum selesai, baru akan disin-kronisasi dengan eksekutif,” kata politikus Partai Golkar ini. (eri/laz/ong)

Din Puji Gelar HB X

KEBERADAAN Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tak hanya diakui negara luar. Umat Islam di Indonesia juga mengakui akan kiprah dari kerajaan Mataram Islam ini
Bahkan, soal ini secara terus terang diungkapkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr Din Syamsudin.Din di hadapan ratusan pe-serta Konggres Umat Islam In-donesia (KUII) VI di Pagelaran, Keraton Jogja, Din menyebut kebesaran gelar Hamengku Bu-wono X. Gelar lengkapnya Ng-arso Dalem Sampeyan Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Ha-mengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayi-din Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping X Ing Ngayoyokarta.”Gelar ini merepresentasikan kapasitas pemimpin, bukan ha-nya dunia. Tapi juga pemimpin agama,” kata in, yang disambut tepuk tangan.
Ia mengatakan, gelar ini sang-at bermakna mendalam. Hal tersebut menjadi bukti dari Ke-rajaan Mataram yang kuat ber-nuansa Islam. “Sultan adalah tokoh politik dan agama sekali-gus,” imbuhnya.
Sayyidin Khalifatullah Pana-tagama, kata Din, seharusnya menjadi percontohan pemimpin politik lain. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab seba-gai pemimpin umat. Juga tokoh yang harus memikirkan sisi agama masyarakatnya.Gelar lengkap HB X ini sempat menjadi perdebatan kala pem-bahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais).Pe-nulisan gelar itu membuat pem-bahasan Raperdais mentok di DPRD DIJ periode 2009-2014 silam.”Sebenarnya memang perbe-daan ini sangat fundamental. Karena berpengaruh dengan proses pembahasan raperdais yang lainnya,” ujar Wakil Ketua DPRD DIJ Ranny W Rumintarto.
Ranny menjelaskan, di internal dewan, menghendaki penulisan gelar secara lengkap. Sedangkan sebagian yang lain hanya me-nuliskan Sri Sultan Hamengku Buwono X.Bahkan penyebutan itu berakhir di tangan Kementerian Dalam Negeri. Mereka menghendaki penulisan gelar HB X tak secara lengkap. Kemendagri beralasan jika penulisan itu terkesan rasis. Sebab, identik dengan Islam.Saat menerima pujian dari Din ini, HB X juga mengakui jika Kasultanan selalu memberikan keleluasaan bagi abdi dalem.
Salah satunya adalah kehadiran KH Ahmad Dahlan yang meru-pakan abdi dalem Mataram saat kepemimpinan HB VII.”KH Ahmad Dahlan mendiri-kan Muhammadiyah karena setelah membaca tafsir Muham-mad Abduh pemberian HB VII,” ujar Raja Keraton Jogja ini.Ia mengatakan, peran Mataram Islam sudah terlihat kala kepe-mimpinan Sultan Agung. Sultan Agung mampu membuat kalen-der Jawa yang kental dengan peninggalan hijriyah. “Cinta tanah air adalah sebagian dari iman,” tandas HB X. (eri/laz/ong)