BANTUL – Mutasi dan pelantikan pejabat serta pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab pada akhir bulan lalu ternyata men-dapatkan sorotan dari Komisi A. Komisi yang membidangi pe-merintahan ini mempersoalkan pemindahan Kabid Pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pen-catatan Sipil (Disdukcapil) Dodik Koeswardhono. “Mutasi Pak Dodik (Dodik Koeswardhono, Red) ke dinas kebudayaan dan pariwisata seharusnya perlu mendapatkan izin dari pusat,” terang Ketua Komisi A DPRD Bantul Amir Syarifudin, kemarin (9/2).
Alasannya, kata Amir, PNS yang bertugas di Disdukcapil me-rupakan tanggung jawab pe-merintah pusat. Mereka bekerja atas pengawasan dari pusat. “Bupati harus meninjau ulang kebijakan mutasi ini,” pintanya.
Terpisah, Kepala Badan Ke-pegawaian Daerah (BKD) Bantul Broto Supriyanto menegaskan, proses mutasi dan pelantikan seluruh pejabat maupun PNS di lingkungan pemkab pada 26 Januari lalu sudah mempertim-bangkan sejumlah aspek. Salah satunya, regulasi.
Karena itu, lanjutnya, mutasi Dodik Koeswardhono tidak menyalahi aturan dan tidak perlu meminta izin kepada pemerintah pusat. Khususnya, Kementerian Dalam Negeri. “Ini kan sudah otonomi daerah. Awalnya memang pegawai pusat, tapi kan sudah diserahkan kepada daerah,” ungkapnya.
Berbeda dengan PNS yang ber-tugas di instansi vertikal, seperti Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, maupun Badan Pusat Statistik.Menurutnya, pejabat dan PNS di lingkungan Disdukcapil me-rupakan tanggungjawab pemkab tak terbantahkan. Jika memang di bawah monitoring pemerintah pusat seharusnya gaji mereka tidak berasal dari APBD. “Yang menggaji juga kami kok,” tandasnya.
Meskipun demikian, Broto meng-akui Pasal 85 Huruf A Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Administasi Kependudukan menyebutkan pejabat dan PNS di lingkungan Disdukcapil me-rupakan otoritas dan menjadi pegawai pemerintah pusat. “Tetapi undang-undang ini kan belum bisa diberlakukan karena belum memiliki PP (peraturan peme-rintah),” jelasnya. (zam/din/ong)