BANTUL – Proses pendirian menara telekomunikasi melibatkan tim identifikasi sejak awal. Tim ini terlibat sejak penentuan cell plan. Anggota tim ini dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Antara lain, Dinas Perizinan (Dinzin), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).Kabid Pendaftaran dan Penetapan Dinzin Bantul Mujahid Amrudin menuturkan, Dinzin hanya sebagai anggota dalam komposisi tim identifikasi menara telekomunikasi.
Setiap anggota tim dipastikan mengetahui perihal adanya rencana pendirian menara telekomunikasi. Sebab, penentuan titik lokasi pendirian atau cell plan berdasar rekomendasi dan sepengetahuan tim identifikasi. “Sebelum ada IMB (izin mendirikan bangunan), harus ada cell plan dulu,” terang Mujahid, kemarin (11/2). Dinzin, kata Mujahid, baru akan mengeluarkan IMB setelah muncul rekomendasi cell plan dari tim identifikasi. Ini jika memang pengajuan IMB ini telah memenuhi persyaratan formil. Selain ke Dinzin, rekomendasi cell plan ini pun juga diketahui seluruh anggota tim identifikasi lainnya. “Selain IMB yang kami urus juga ada HO atau izin gangguan. Soal retribusi pengendalian ada di Dishub dan DPPKAD,” bebernya.
Mujahid menambahkan, prosedur pengajuan IMB cukup simpel dan cepat. Selama berkas persyaratan yang diajukan pemilik tower lengkap dipastikan IMB terbit maksimal enam atau delapan hari kemudian. Selain itu, lanjutnya, selama ini juga tak ada unsur main bawah tangan dalam pengurusan IMB. “Tak ada. Semua pemohon kami perlakukan sama,” tegas Mujahid mengenai adanya dugaan praktik main di bawah tangan dalam pengurusan IMB.Biaya pengajuan IMB pun bervariatif.
Namun demikian, perbedaan biaya tersebut karena lokasi, struktur bangunan, dan ketinggian tower. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul Eko Sutrisno Aji mengaku kian yakin bila DPPKAD memang mengetahui keberadaan menara telekomunikasi sejak awal pendirian. Karena itu, pernyataan yang disampaikan Kepala DPPKAD Didik Warsito sangat tidak masuk akal. “Sejak awal sudah terlibat dalam tim identifikasi kalau tidak mengetahui kan lucu,” sindirnya.
Selain itu, politikus PPP ini menuturkan, Dinzin harus berani tak melayani pejabat yang ikut menjadi makelar perizinan. Ini karena hal tersebut dapat menjadi preseden buruk dan terbengkalai-nya pelayanan umum kepada masyarakat. “Pengakuan pemilik menara pemancar radio ini sedikit banyak sudah membuktikan praktik pengajuan IMB seperti apa,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Didik Warsito mengaku 90 menara telekomunikasi lolos dari pungutan retribusi karena belum memiliki nilai jual objek pajak (NJOP). Alhasil, DPPKAD pun kemudian melakukan identifikasi. Lamanya Proses identifikasi ini karena DPPKAD tak mendapat tembusan dari Dinzin. Meskipun saat ini seluruh menara tersebut telah teridentifikasi dan memiliki NJOP. “Kalau (antardinas) terintegrasi seharusnya kita dapat tembusan,” jelasnya.
Namun demikian, pernyataan bekas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini ternyata juga dibantah oleh salah satu pemilik radio swasta di Bantul. Dia mengaku belum mendapatkan tembusan dari pemkab mengenai identifikasi menara telekomunikasi. Padahal, di belakang studio miliknya terdapat dua menara. Yaitu menara peman-car gelombang radio dan menara telekomunikasi milik salah satu provider. Dua menara ini belum memiliki NJOP. “Mau mengurus (NJOP) juga tak tahu caranya. Mau ngurus IMB saja dipersulit hingga akhirnya nitip ke pejabat,” ungkapnya. (zam/din/ong)