JOGJA – Angka kemiskinan di DIJ men-jadi yang tertinggi se-Jawa. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angkanya mencapai 14,55 persen. Dengan kondisi ini, Pemprov DIJ menitikberatkan program pengentasan kemiskinan ini di desa-desa. Asisten Sekretaris Provinsi (Assekprov) Bidang Pembangunan dan Kesra Sulistyo mengatakan, dengan berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang program berbasis pedesaan. “Di DIJ angka kemiskinannya lebih banyak di desa-desa,” katanya dalam diskusi dengan perangkat desa di DPRD DIJ, kemarin
Sulistyo menegaskan, pemprov lebih menitikberatkan pengen-tasan kemiskinan di desa paling pelosok di DIJ. Dari 438 desa dan kelurahan di DIJ, sekitar 10 persen termasuk kantong ke-miskinan. “Mayoritas berada di Kulonprogo dan Gunungkidul,” jelasnya.
Guna mengentaskan kemis-kinan ini, lanjut Sulis, pihaknya telah menyiapkan beberapa program andalan. Di antaranya pengaspalan jalan yang bisa menjadi penggerak roda per-ekonomian.Dia juga mengajak kepala desa di desa pelosok ikut men-jadi bagian utama dalam pengen-tasan kemiskinan itu. “Kepala daerah harus aktif memberikan dorongan. Karena interaksi sosial dengan warganya lebih banyak kepala desa daripada kepala daerah,” imbuhnya.
Pengamat ekonomi UGM Ta-djuddin Noer Effendi meng-ungkapkan, secara umum pe-merintah dari pusat sampai daerah memiliki banyak program pengentasan kemiskinan.” Dari Orde Baru sampai seka-rang juga demikian. Semua depar temen atau kementerian me miliki program itu. Tapi hasilnya, kemiskinan tetap tinggi,” katanya.
Menurut dia, salah satu faktor kegagalan yang dominan adalah program pengentasan kemiskinan yang masih bersifat top down. “Maka UU Desa ini menjadi senjata agar perangkat masya-rakat bawah diberi kepercayaan menyusun dan melaksanakan program. Bottom up lebih ber-peluang berhasil,”jelasnya.
Tadjuddin mengungkapkan, angka kemiskinan di DIJ se-benarnya mengagetkan. Dengan wilayahnya yang kecil dan per-tumbuhan kota yang pesat, ter-nyata angka kemiskinannya merupakan yang tertinggi di Jawa. Kemiskinan di DIJ lebih banyak di pedesaan.”Maka tidak salah, pengentasan kemiskinan harus fokus di desa-desa,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tegaltirto, Berbah, Sleman, Susilo mengungkapkan, diberlakukan-nya UU Desa merupakan peluang sekaligus tantangan. “Peluang karena anggaran yang dikucur-kan ke desa jauh lebih banyak. Tantangannya soal kesiapan SDM perangkat desa,” katanya.
Menurut Susilo, sejauh ini pemerintah desa mendapat ang-garan sekitar Rp 60 juta per tahun. Setelah UU Desa diberlakukan, maka setiap desa mendapat anggaran hingga Rp 1 miliar. “Desa bisa menghabiskan uangnya, tapi tidak bisa mem-pertanggungjawabkan karena tidak paham aturan pengelo-laan keuangan. Kesiapan SDM harus ditingkatkan,” pintanya. (eri/laz/ong)