JOGJA – Guna menyesuaikan per-kembangan harga tanah dewasa ini, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja menaikkan tarif nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga enam ke-las. Kenaikan tarif NJOP tersebut, sekaligus untuk menaikkan pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB).Kepala DPDPK Kota Jogja Kadri Reng-gono menjelaskan, kenaikan tarif NJOP yang dilakukan mulai 2015 ini, dalam rangka mengikuti perkembangan eko-nomi harga tanah di pasaran. Selain itu, dalam tujuh tahun belakangan ini, tarif NJOP belum pernah naik. “Perbedaanhar-ga tanah di pasaran saat ini sudah cukup jauh berbeda dengan NJOP yang ditetap-kan sebelumnya,” kata Kadri kemarin (11/2).
Dengan kenaikan tarif NJOP hingga enam kelas tersebut, akan terjadi kenaikan rata-rata 50 persen dari NJOP yang berlaku saat ini. Meskipun begitu, pihaknya juga tetap memberikan perlindungan dengan mem-berikan stimulus terhadap warga yang tidak mampu, dan mengajukan pengurangan. Perlindungan juga terhadap wajib pajak yang tidak melakukan proses pengalihan. “Yang tidak melakukan jual beli, paling kenaikannya hanya 10 persen setelah ke-naikan NJOP ini,” tandasnya.
Kadri menambahkan, dengan kenaikan tarif NJOP tersebut akan meningkatkan pendapatan dari sektor PBB. Sebab, NJOP merupakan salah satu dasar penghitung-an PBB yang akan mempengaruhi besaran kewajiban PBB yang akan dibayarkan oleh wajib pajak (WP). “Potensi kenaikan dari PBB bisa mencapai Rp 7 miliar, atau menjadi Rp 57 miliar,” ka-tanya. Pada 2014 lalu, dari potensi PBB se-besar Rp 53 miliar, realisasinya Rp 48 miliar. Pada akhir Februari 2015 ini, DPDPK Kota Jogja mulai menyebar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB ke wilayah. Total objek PBB di Kota Jogja mencapai 91 ribu. “Akhir bulan ini, SPPT akan kami distribusi-kan ke wilayah, sekaligus sosialisasi tentang kenaikan NJOP,” ungkapnya.
Pada 2015 ini, pemkot juga akan akan melakukan pemutakhiran data wajib PBB di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Jetis, Gondokusuman, Tegalrejo dan Ke-camatan Danurejan. Menurut Kadri, pemu-takhiran tersebut untuk memastikan jum-lah WP PBB di Kota Jogja. “Nanti semua kecamatan juga akan kami lakukan pemu-takhiran data,” jelasnya.Sementara itu untuk verifikasi terhadap tung-gakan pembayaran PBB saat dikelola oleh kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Jogja, nilai tunggakan hingga 2012 tercatat sebesar Rp 32 miliar. Sedangkan nilai tunggakan hingga 2014 saat PBB sudah dikelola Pemkot Jogja sekitar Rp 15 miliar. (pra/jko/ong)