HERI SUSANTO/RADAR JOGJA
TUNGGUI PANSUS: GKR Pembayun (kiri) saat hadir dalam rapat kerja Pansus Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ di gedung DPRD DIJ, kemarin (11/2).
JOGJA – Ada suasana berbeda di rapat kerja Pansus Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ yang digelar pansus DPRD DIJ kemarin (11/2).Jalannya rapat yang dipimpin Ketua Pansus Slamet itu juga dihadiri putri sulung Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun. Lurah Keputren Keraton Jogja itu mengikuti rapat dari awal hingga selesai. Hadirnya Pembayun di tengah rapat panitia khusus (pansus) itu baru kali pertama.
Entah kebetulan atau tidak, munculnya Pembayun di tengah rapat pansus nyaris berbarengan dengan bergulirnya isu raja dan gubernur perempuan. Termasuk soal berubahnya sebagian persyaratan bagi calon gubernur dan wakil gubernur cukup me-nyerahkan daftar riwayat hidup. Sedangkan data menyangkut riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak tidak perlu dicantumkan. “Memang saya datang ke sini nggak boleh,” ucap Pembayun saat ditanya seputar kehadirannya mengikuti rapat pansus tersebut.Ketua DPD KNPI DIJ itu menjelaskan, hadir di gedung dewan bukan hal yang baru baginya
“Saya sudah dua kali meng ikuti rapat kayak begini,” terangnya.Ia menambahkan, kehadiran-nya itu mewakili institusi Kasul-tanan Jogja. Sesuai tata tertib di dewan, setiap pembahasan ra-perdais, dewan harus melibatkan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman. Pembayun datang ke dewan didampingi adiknya GKR Condrokirono yang men-jabat penghageng Panitrapura, semacam sekretaris negara dan penghageng keraton lainnya, KRT Yudhahadiningrat. Kadipaten Pakualaman yang selama ini diwakili KPH Ku-sumoparastho hingga acara bubar tak terlihat. “Ke depan nanti saya akan datang terus (ikut rapat pansus),” janji Pembayun.
Meski hadir, selama acara Pem-bayun tidak ikut memberikan penjelasan.Demikian pula dengan Condro-kirono. Keterangan dari keraton lebih banyak disampaikan Yu-dhahadiningrat. Pria yang se-hari-hari juga menjabat ketua DPW Partai Gerindra DIJ itu mengaku sepakat dengan di-hapusnya sebagian persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur sebagaimana tertulis di pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.”Kami sependapat dengan itu, apalagi Ngarso Dalem (HB X) sudahmemberikan penjelasan seperti dimuat koran Jawa Pos Radar Jogja ini,” ucap pria yang akrab disapa Romo Nur ini sambil menunjukkan Radar Jogja ke-pada anggota pansus.
Selain soal persyaatan men-jadi gubernur, Romo Nur juga menjelaskan seputar prosesi sultan yang bertakhta. Menurut-nya, sultan yang jumeneng harus sesuai prosesi adat keraton dan dilakukan di Bangsal Manguntur Tangkil Sitihinggil. Syarat ini sebagai antisipasi terhadap munculnya raja kembar seperti pernah dialami Keraton Kasu-nanan Surakarta yang pernah dipimpin Susuhunan Paku Buwono XIII Hangabehi dan Paku Buwono XIII Tedjowulan. “Di Kadipaten Pakualaman, KPH Anglingkusumo juga pernah dinobatkan masyarakat Kulon-progo sebagai Paku Alam IX. Itu jangan sampai terjadi di Keraton Jogja. Maka penobatan harus dilakukan di Bangsal Manguntur Tangkil,” tegasnya.
Penjelasan Romo Nur yang mengharuskan sultan yang ber-takhta dinobatkan di Bangsal Manguntur Tangkil, berbeda dengan keterangan GBPH Yu-dhaningrat. Gusti Yudha, sapaan akrabnya, hadir dalam kapa-sitasnya sebagai Assekprov Administrasi Umum. Ia datang sebagai pimpinan tim pemprov. Namun adik HB X itu juga merupakan kerabat keraton. Di depan anggota dewan, Gusti Yudha mementahkan kete rangan Romo Nur.”Tidak semua sultan itu pe-nobatannya di Bangsal Mangun-tur Tangkil,” katanya.
Mantan kepala dinas ke-budayaan itu lantas mence-ritakan naik takhtanya Pangeran Mangkubumi sebagai HB I. Peno batannya berlangsung di bawah pohon preh di Desa Gi-yanti, Surakarta. Tepatnya sejak perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 diteken. Mangkubumi berhak menyandang gelar HB I dan harta maupun pusaka Kerajaan Mataram dibagi dua menjadi milik Surakarta dan Jogjakarta. “Beliau (HB I) waktu itu belum punya keraton. Ndalem Suko-wati yang menjadi kediaman HB I kemudian diminta kembali Paku Buwono III,” ceritanya.
Kejadian serupa juga pernah dialami HB II yang sempat men-jalani pemidanaan secara po-litik oleh Belanda. Bagi calon sultan, syarat utama bertakhta sebagai raja bukan di Bangsal Manguntur Tangkil. Namun harus memegang wahyu seba-gai raja berupa keris Kanjeng Kyai Kopek dan wakyu keraton berupa tombak Kanjeng Kyai Pleret.”Pidato deklarasi penobatan juga hanya dialami HB IX dan HB X. Sultan lainnya hanya duduk dan diam di singgasana,” beber-nya panjang lebar. Lantaran ada dua pendapat dari keraton itu, akhirnya di-sepakati syarat penobatan hanya dilakukan sesuai prosesi adat keraton. Sedangkan pasal pen-jelasannya hanya ditulis cukup jelas. Kesepakatan itu diterima oleh wakil dari keraton. “Sebelum diputuskan, saya ingin tanya sekali lagi. Apakah bunyi aturan seperti itu sudah sesuai dengan paugeran. Kami ingin perdais ini mampu men-jawab tantangan zaman,” ucap anggota pansus Rendradi Suprihandoko.
Mendengar itu, Romo Nur me-nyatakan bisa menerima dan menyepakatinya. Di bagian lain, anggota pansus lainnya Nur Sasmito menyoal adanya ga gasan mengubah persyaratan men-jadi gubernur dan wakil guber-nur yang tidak perlu lagi meng-acu pada pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012. “Apakah dari sisi legal drafting cara itu diperbolehkan. Aturan normatifnya apakah me-mungkinkan,” tanya Nur Sas mito. Ketua Pansus Slamet menyata-kan, karena masalah itu terhitung sensitif, pihaknya tak ingin buru-buru memutuskan.”Kita pending (tunda) karena unsur fraksi yang hadir tidak lengkap,” kilah Slamet, usai rapat kerja. (eri/laz/ong)