HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
DIALOG: Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengundang dukuh Mirisewu, kades Ngentakrejo juga pihak penambangan ke rumah dinas bupati untuk berdialog terkait polemik penambangan pasir.
KULONPROGO – Polemik penambangan pasir Sungai Progo yang dikeluhkan warga Pedukuhan Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah, mulai diurai. Izin penambangan selama ini ternyata hanya dilakukan ke Pemkab Bantul. Itu lantaran lokasi penambangan berada di wilayah Bantul, namun imbas penambangan dirasakan warga Kulonprogo.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo akhirnya mengundang semua yang berkepentingan, di antaranya dukuh Mirisewu, kades Ngentakrejo juga pihak penambangan ke Rumah Dinas Bupati, kemarin. “Karena izin wilayah penambangannya hanya ke Bantul, maka kami akan komunikasikan dengan Pemda Bantul. Termasuk ke BBWSO, PU ESDM Provinsi selaku pemangku kewenangan Sungai Progo,” tegas Hasto.
Hasto juga berpesan, kendati sudah berizin namun keluhan warga tetap harus di-indahkan. Khususnya untuk penggunaan jalan melalui Mirisewu atau Ngentakrejo agar dialihkan. “Karena masih ada gejolak maka janggan menggunakan jalan yang lewat Kulonprogo, gunakan jalan yang melalui Bantul,” tandas Hasto.
Dalam kesempatan itu, kades, dukuh, dan pihak penambang akhirnya sepakat. Kendati Hasto tetap akan menindaklanjuti jika ada warga yang merasa masih terganggu. Seperti diberitakan sebelumnya, warga sempat keberatan dengan rencana penambangan di Mirisewu. Alasannya, dampak penambangan telah membelokan air sungai Progo hingga bergeser ke arah barat atau ke wilayah pedukuhan Mirisewu. Pergerakan arus sungai itu dikhawatirkan akan mengancam lahan pertanian di Mirisewu. Permasalahan lainnya, truk pengangkut pasir juga melalui jalan di Mirisewu, sehingga mengakibatkan jalan menjadi rusak. (tom/ila/ong)