SLEMAN- Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu meng-instruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUP) menginventerisasi bangunan-bangunan liar. Menara seluler, hotel, hingga perumahan. Khu-susnya, bangunan fisik yang berbau komersial. Itu menyusul banyaknya aduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh keberadaan bangunan tak berizin. “Kalau melanggar, ya, dirobohkan saja. Saya akan minta Satpol PP segera bertindak,” tegas Yuni kemarin (11/2).
Yuni menyebut, beberapa bangunan yang dimaksud di antaranya perumahan di wilayah Banyuraden, Gamping dan Tirtoadi, Mlati. Pembangunan perumahan ditengarai tidak memenuhi prosedur. Yuni melihat ada unsur kecurangan dilakukan pihak pengembang (pemborong). Apalagi, pembangunan perumahan menabrak saluran irigasi yang masih dipakai oleh petani.Perumahan ini tidak dibangun sekaligus dalam jumlah unit besar. Tetapi dicicil sedikit demi sedikit. Setiap kali proyek tidak lebih dari 10 unit rumah di tanah kavling. Setelah jeda beberapa waktu, dibangun lagi 10 rumah di area yang masih terhitung satu kawasan. Lebih dari itu, perumahan di-atasnamakan perseorangan, bukan perusahaan. “Itu jelas. Hanya untuk menyiasati izin dan pajak,” tudingnya.
Ke depan, Yuni tidak ingin kasus-kasus seperti itu terjadi lagi. Terlebih pada pembangunan proyek fisik yang mendapat penolakan warga. Yuni meminta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) tidak mudah mengeluarkan rekomendasi atau izin. Sebelum melakukan klarifikasi di masyarakat. “Jangan sampai terjadi akal-akalan oleh pemborong yang mau menghindari sosialisasi ke warga,” ingatnya.
Nah, terkait sosialisasi warga, Yuni meminta instansi terkait segera menyusun draf revisi regulasi. Terutama menyangkut syarat Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), yang kerap menimbulkan polemik warga. Di satu sisi warga tidak setuju pendirian bangunan, tetapi pemerintah tetap memproses pengajuan izin oleh pengembang. Dengan dalih tidak punya alasan menolak permohonan pihak pemborong.
Yuni meminta, regulasi baru juga memuat tentang klausul pem-bangunan rumah kecil-kecil yang disewakan, seperti town house atau guest house. Termasuk bangu-nan pemondokan atau usaha kos-kosan juga harus dibuat ketentuan penyeragaman.Tak kalah penting, Yuni juga meminta Dinas PUP memetakan pengusaha kontraktor berdasarkan kapabilitas dan kredibilitas. Itu penting mengingat saat ini banyak pengembang yang dinilai bermasalah tapi memperoleh proyek dari pemerintah. Akibatnya, tak sedikit bangunan fisik mangkrak lantaran ditinggal lari pengembangnya.
Di Sleman, sedikitnya dua bangunan bermasalah yang tidak selesai sesuai kontrak. Yakni, proyek bangunan Pasar Sleman dan rehabilitasi gedung badan lingkungan hidup.Kepala Dinas PUP Nurbandi mengakui dua bangunan tersebut diputus kontrak secara sepihak. Alasanya, pihak pemenang tender tak sanggup menyelesaikan proyek sesuai kontrak. “Mereka (pengem-bang) dibayar hanya sesuai volume pekerjaan yang sudah ada,” jelasnya. (yog/din/ong)