SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA
TEGAS: Pembongkaran bangunan semi permanen yang dihuni puluhan pemulung oleh petugas sita Pengadilan Negeri Sleman kemarin (12/2). Lahan ini menjadi sengketa antara Pemdes Caturtunggal dan seorang warga. Mereka saling mengklaim memegang sertifikat atas tanah ini.
DEPOK- Pemerintah Desa Catur-tunggal, Depok menyayangkan pembongkaran bangunan semi permanen yang dihuni puluhan pemulung oleh petugas sita Pengadilan Negeri Sleman kemarin (12/2). Kepala Desa Agus Santoso menyatakan, lokasi tanah permukiman pemulung tersebut masih dalam persengketaan dengan salah seorang warga bernama Samijo Wito Pawiro.Samijo mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah seluas 3.445 meter persegi.
Di sisi lain, lanjut Agus, lahan tersebut merupakan bagian dari tanah kas desa seluas sekitar 9 ribu meter persegi. “Kami punya sertifikat resmi. Masak sertifikat resmi dikalahkan di pengadilan,” sesalnya.
Agus mengakui Pemdes Caturtunggal kalah dalam sidang gugatan yang diajukan pihak Samijo ke PN Sleman. Banding dan kasasi pun pihak pemdes dikalahkan. Karena itu, Agus melayangkan peninjauan kembali (PK) karena memiliki novum (bukti baru) berupa sertifikat tanah.Atas dasar itulah pemdes melayangkan surat keberatan eksekusi lahan ke PN Sleman. “PK memang tidak bisa meng-hentikan proses eksekusi. Tetapi, objek itu,kan, masih dalam sengketa. Apalagi, para pemulung menggugat Samijo karena merasa tertipu,” paparnya.
Menurut Agus, para pemulung telah merogoh kocek untuk menempati sebidang lahan untuk dibangun rumah tinggal. “Pemulung juga tidak tahu kalau itu tanah kas desa bersertifikat,” tandasnya.Andri SH, selaku kuasa hukum Samijo mengatakan, pembongkaran bangunan milik pemulung berawal dari sengketa tanah. Andri mengklaim, kliennya adalah pemilik sah tanah seluas 3.445 meter persegi itu. Namun, Samijo kesulitan mengurus sertifikat lantaran tanah tersebut diakui sebagai tanah kas desa pada 2010. “Karena itu klien kami menggugat Pemdes Caturtunggal. Dan kantor pertanahan setempat,” katanya.
Klaim Andri menguat seiring dimenangkannya gugatan Samijo di tiga tingkatan pengadilan. “Tetapi para pemulung menolak pindah, sehingga harus dieksekusi,” lanjutnya.
Para pemulung yang sebagian besar berasal dri luar Jogjakarta itu telah menghuni lahan tersebut sejak sepuluh tahun lalu. Berawal dari beberap orang, berkembang menjadi puluhan berdasarkan informasi antar pemulung.Slamet Djahro, koordinator pemulung berusaha negosiasi dengan juru sita agar diberi kesempatan membereskan barang-barang.
Namun, upaya itu tak membuahkan hasil. Juru sita menolak permohonan pemulung lantaran tim kuasa hukum pemohon eksekusi tidak setuju. “Kami tinggal di sini karena ajakan Shodiq,” beber pria asal Blora, Jawa Tengah itu.Shodiq disebut sebagai warga setempat yang berprofesi sebagai pengepul barang rongsokan dari para pemulung.
Selain harus menjual hasil memulung kepada Shodiq, Slamet mengaku dipungut uang Rp 50 ribu per bulan dengan alasan untuk membayar listrik.Slamet kecewa bangunan rumah miliknya harus dibongkar kemarin. Padahal, Slamet merasa telah sepakat dan diizinkan bertahan sampai Sabtu (14/2) untuk mengemasi barang dan membongkar bangunan sendiri. (yog/din/ong)