JOGJA – Rencana Pemprov DIJ memperingati Hari Berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat mendadak dibatalkan. Pering-atan yang sedianya bertepatan dengan momentum peringatan 260 tahun peringatan Perjanjian Giyanti yang jatuh hari ini, Jumat (13/2), urung dilaksanakan. Secara mengejutkan, Sekprov DIJ Ichsanuri mengeluarkan surat edaran (SE) nomor 026/1177 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015.
Isi SE tersebut, meralat agenda peringatan Hari Berdirinya Ne-gari Ngayogyakarta Hadiningrat dari semula (13/2) menjadi Ju-mat (29/3) mendatang. Dengan penundaan itu, penggunaan pakaian Jawa gayaJogjakarta yang rencananya digunakan seluruh PNS se-DIJ, juga ditangguhkan. “Penggu-naan pakaian tradisional Jawa Jogjakarta dilaksakanakan 29 Jumadilawal, bertepatan Hari Jumat, 29 Maret 2015,” tulis Ich-sanuri yang salinan SE tersebut dikirimkan ke para bupati dan wali kota se-DIJ, pimpinan dan anggota DPRD se-DIJ, pimpinan instansi pusat yang berkedudu-kan di DIJ serta para kepala SKPD di lingkungan Pemprov DIJ.
Sekadar diketahui, Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari mer-upakan pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua. Yakni Ka-sunanan Surakarta dan Kasultanan Jogjakarta. Perjanjian diteken Susuhunan Paku Buwono (PB) III dan Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sultan Hamengku Buwono (HB) I, dan Direktur VOC untuk Jawa Utara Nicolaas Hartingh. Peristiwanya terjadi 13 Februari 1755 di Desa Giyanti, Surakarta.
HB I mendapatkan separo wi-layah Mataram dan berhak me-mimpin keraton baru yang ber-nama Ngayogyakarta Hadiningrat. Sedangkan sisa kerajaan lainnya, tetap menjadi hak PB III yang memimpin Kasunanan Sura-karta Hadiningrat.Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DIJ Arief Budiono mengaku tidak menge-tahui persis alasan pembatalan peringatan Hari Berdirinya Na-gari Ngayogyakarta Hadiningrat yang semula dijadwalkan ber-tepatan dengan peringatan Per-janjian Giyanti.
Namun demikian, Budiono mengungkapkan, sejak berdiri Keraton Jogja merupakan pe-nerus dinasti Kerajaan Mataram Islam. Ini dapa dicermati dari gelar Sultan HB I sejak awal ber-takhta. Gelarnya adalah Sam-peyan Dalem Ngarso Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sul-tan Hamengku Buwono Seno-pati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah. “Gelar itu terus dilestarikan hingga HB X yang sekarang ber-takhta,” kata Budiono kemarin (12/2).
Bahkan mempertegas eksis-tensi Keraton Jogja sebagai pe-nerus Kerajaan Mataram Islam, HB X pernah mengeluarkan dawuh dalem atau perintah raja nomor 01/DD/HB.X/Ehe-1932 tentang Pranatan Tata Ra-kite Peprintahan Karaton Nga-yogyakarta Hadiningrat, atau peraturan mekanisme pemerin-tahan Keraton Jogja. Dawuh Dalem HB X itu dikeluarkan 8 November 1999 silam.”Materinya cukup mengagumkan. HB X menetapkan visi keraton untuk tetap melestarikan, dan mengembangkan ajaran budaya Ngayogyakarta dengan landasan Alquran dan Hadist,” jelas Budio-no seraya menunjukkan peraturan setebal delapan halaman tersebut.
Dengan landasan Alquran dan Hadist, HB X ingin mewujudkan keraton sebagai pusat budaya di dunia yang harum sesuai hak-ekat Hamangku, Hamengku, dan Hamangkoni demi kesejahte-raan kehidupan sosial budaya masyarakat. “Itu saya kira visi yang luar biasa, yang harus di-sosialisasikan kepada masyara-kat. Karena publik belum ba-nyak yang tahu dengan dawuh dalem tersebut,” ucap wakil ke-tua Komisi C DPRD DIJ ini.
Dawuh dalem itu juga me-muat struktur kelembagaan di keraton yang terdiri atas 10 ins-titusi. Urutan pertama ada di tangan ingkang sinuwun atau sebutan untuk HB X sebagai raja. Di bawahnya, ada lembaga Sri Palimbangan, Pandhite Aji, Kawedanan Hageng Punokawan Parwa Budaya dan Kawedanan Hageng Punokawan Nitya Budaya.Lalu Kawedanan Hageng Pu-nokawan Parasraya Budaya, Kawedana Hageng Panitra Pura, kawedanan-kawedanan, tepas-tepas dan golongan-golongan.
Empat kawedanan hageng itu membawahi sejumlah tepas dan kewedanan. Budiono mengakui dengan posisi sebagai penerus Kerajaan Mataram Islam, kepe-mimpinan di keraton tersebut sejak Panembahan Senopati hingga Perjanjian Giyanti, belum pernah mengenal raja yang ber-takhta selain laki-laki.”Itu fakta sejarah yang selama ini bicara. Tapi saya tidak ingin terlibat dalam polemik raja laki-laki atau perempuan,” kilah anggota DPRD DIJ tiga periode ini. (eri/jko/ong)