ADIDAYA PERDANA/RADAR JOGJA
TAK JELAS: Keberadaan TPSA Pasuruhan akan dimaksimalkan untuk mengolah sampah yang ada di dua wilayah, kabupaten dan Kota Magelang. Apalagi, rencana dibangunnya TPA Regional belum jelas.
MUNGKID – Pemkab Magelang tengah merencanakan membangun tempat sampah akhir (TPA) Regional di Kabupaten Magelang. Meski begitu, rencana tersebut hingga kini belum ada tindak lanjut. Ini dikarenakan ketidakjelasan aturan terkait pengelolaan kewenangan TPA.Sesuai aturan, pembangunan TPA Regional dimulai dengan beberapa tahapan. Di antaranya, pembentukan Feasibility Study(Study Kelayakan), analisa dampak lingkungan (amdal), pengadaan tanah, pembangunan, dan pemanfaatan.”Kami terkendala regulasi yang mengatur tentang komposisi sharing. Sesuai UU 23 Tahun 2014, kewenangan TPA Regional ada di kabupaten, provinsi, dan pusat
Nanti TPA milik siapa itu kami belum tahu,” kata Plt Kepala Badan Perencanaan Pem-bangunanDaerah (Bappeda) Kabupaten Magelang Sugiyono kemarin (16/2).Menurut Sugiyono, rencana pembangunan TPA Regional salah satunya disebabkan adanya ketidakjelasan regulasi terkait kewenangan TPA. Sebenarnya, Pemkab Magelang sudah me-langkah terkait rencana pem-bangunan TPARegional. Pe-rencanaan sudah sampai tahap pembuatan amdal. “Kemudian terhenti di tahap pengadaan tanah, karena masih menunggu kepastian regulasi,” tegasnya.
Dijelaskan, MoU antara ka-bupaten dengan Kota Magelang, provinsi, danpusat terkait pembangunan TPA sudah di-tandatangani sejak dua tahun lalu. Namun, ketika ditindak-lanjuti dengan surat perintah kerja (SPK), terkendala ke-wenangan. Sehingga belum ada yang menandatangani SPK.”Akhirnya, malah ada peru-bahan regulasi itu. Jadi sampai sekarang belum ada kemajuan,” tegasnya.Dengan kondisi ini, lanjut Sugiyono, TPA Deyangan ke-mungkinan besar tetap diper-luas. Pengolahan sampah juga tetap dilakukan di tempat ter-sebut, sembari menunggu TPA Regional jadi.”Kami optimalkan TPA yang ada, sambil menunggu yang regional dibangun. Karena sampah kan tetap perlu pengo-lahan dan pengelolaan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Magelang Hibatun Wafiroh meminta Pemkab Magelang proaktif melakukan komunikasi dengan warga. Karena, persoalan sampah sangat sensitif. “Karena sampah yang tidak dikelola justru akan mengakibatkan gejolak yang lebih besar,” katanya.Sebelumnya, ratusan warga Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan menggelar aksi menolak rencana perluasan tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) di perbatasan Desa Pasuruhan dan Deyangan, pertengahan Januari 2015. Mereka melakukan konvoi keliling dua desa untuk melakukan so sialisasi penolakan tersebut.
“Kami menolak rencana pe-merintah untuk memperluas lahan TPSA Pasuruhan. Se-benarnya, kami sejak lama minta pemerintah menutupnya. Selain dekat perkampungan, dampak kesehatan dan aktivitas yang ditimbulkan, sangat me-resahkan warga,” kata Koor dinator Aksi Pujiyanto.Warga menilai, selain bau busuk yang ditimbulkan, sampah juga mengakibatkan siswa di sejumlah sekolahan terganggu. Seperti para siswa MI An Nur Nglerep, SMK Ma’arif, SDN Deyangan 4, SMUN 1, dan SMPN 1 Kota Mungkid. Mereka tidak bisa konsentrasi dalam belajar. (ady/hes/ong)