GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
VANDALISME DI KCB: Coretan oleh orang tak dikenal mengotori Gapura Gladak yang merupakan bagian dari Kawasan Cagar Budaya (KCB) Keraton Jogja, kemarin (16/2). Perlu dibentuk lembaga khusus untuk menangani KCB.
JOGJA – Tidak adanya pengelolaan secara khusus terhadap Kawasan Cagar Budaya (KCB) mendapatkan perhatian khusus dalam pembahasan Panitia Khusus (Pan-sus) Rancangan Peraturan Daerah Isti-mewa (Raperdais) Kelembagaan. Di produk hukum itu, kini tengah dibahas adanya lembaga khusus untuk mengurus KCB yang ada di Imogiri, Kotagede, Malioboro, Keraton, dan Kotagede.”Harus ada lembaga yang secara khusus mengelola kawasan situs-situs KCB,” usul Agus Sumartono, anggota Pansus Raperdais Kelem-bagaan saat pembahasan kemarin (16/2).
Pria yang akrab disapa Gus Ton ini me-negaskan, kawasan-kawasan tersebut merupakan pilar dari keistimewaan. Jika di kawasan itu, misalnya Pasar Bering-harjo sebagai KCB Malioboro, dikelola dengan baik, maka bisa mendatangkan wisatawan. “Begitu pula dengan masjid-masjid Pathok Negoro,” tambahnya.Di Masjid Pathok Negoro ini, lanjut Gus Ton, jika tak dikelola secara khusus, bisa melalui Biro Kesejahteraan (Kesra) Sekre-tariat Provinsi (Setprov) DIJ. Kesra me-nyusun program dan kegiatan untuk men-distribusikan fungsi keagamaan. “Agar tidak terlewatkan,” saran politikus PKS ini.Ia menegaskan, keberadaan lembaga- lembaga khusus ini, juga untuk menguatkan keistime-waan. Sebab, kelima KCB tersebut bisa men-jadi prasasti bukti keistimewaan. Ini juga berdampak luas terhadap pariwisata di DIJ. “Kalau selama ini masyarakat bertanya-tanya apa keistimewaan DIJ, bisa dengan menda-tangi situs-situs tersebut,” tandasnya.
Usulan ini mendapatkan dukungan dari Penghageng Tepas Panitikismo Keraton KGPH Hadiwinoto. Ia menilai, kawasan tersebut harus ditata untuk mencerminkan keistimewaan DIJ. Sumber pendanaan penataan ini bisa memanfaatkan Dana Keistimewaan.”Kawasan Pathok Negoro atau kawasan cagar budaya lain bisa memanfaatkan Danais,” katanya. Jika kawasan ini ditata, secara faktual keistimewaan DIJ akan ter-lihat. Nah, untuk menata, ia menyerahkan ke pemprov. Apakah dengan membentuk lembaga khusus atau cukup memanfaat-kan kelembagaan yang sudah ada.Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Ich-sanuri mengatakan, untuk kelembagaan yang berhubungan dengan keistimewaan ada lembaga baru bernama Parampara Praja. Kelembagaan ini hanya memberikan masukan ke gubernur mengenai jalannya keistimewaan. “Tapi tidak lembaga perma-nen untuk mengurus satu-per satu,” ujarnya. Lembaga ini, tambah dia, merupakan lem-baga adhoc. Artinya, pembentukannya pun cukup dengan Surat Keputusan (SK) Guber-nur. Tak perlu dengan perda. (eri/laz/ong)