JOGJA – Penghapusan sebagian kalimat di Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raper-dais) Pengangkatan Jabatan Gubernur dan Wagub yang membuka peluang raja perem-puan, tak akan mempengaruhi paugeran Ke-raton. Suksesi raja Kasultanan pun tetap akan menganut patrilineal atau menganut garis laki-laki sebagai pemegang takhta. Hal ini ditegaskan adik kandung Raja Keraton Hamengku Buwono X, KGPH Hadiwinoto, usai pembahasan Raperdais Kelembagaan bersama Panitia Khusus (Pansus) di kantor DPRD DIJ, kemarin (16/2)
Gusti Hadi, sapaan akrabnya, menjelaskan, perubahan di Pa-sal 3 huruf M dengan menghapus daftar riwayat istri, saudara kandung, dan anak, berarti pe-merintah tak akan mencam-puri wewenang Keraton. Ini sama ketika pembahasan Ra-perdais ini, pihaknya menyerah-kan sepenuhnya ke dewan dengan Pemprov DIJ.”Lha iya sudah, percaya saja sama pemerintah. Ranah pe-merintah, keraton ora melu-melu. Ranahnya Keraton, pe-merintah tidak ikut-ikut,” tandas Penghageng Tepas Panitikismo ini.Dikatakan, sejarah Keraton Jogjakarta sejak berdiri sampai saat ini, raja yang bertakhta se-muanya laki-laki. Sejak HB I, Pangeran Mangkubumi sampai HB X, semua laki-laki. “Semua itu punya dasar maupun yuris-prudensi,” imbuhnya.
Dari sejarah, kata Hadiwinoto, kisah HB X saat ini mirip dengan saat suksesi HB V. Kala itu, pu-tera yang lahir tidak ada yang laki-laki. Tapi, sepeninggal HB V, ada salah satu selirnya yang mengandung dua bulan. “Mbi-yen rung ono USG Mas. Tapi, kita harus kepala dingin. Jalan keluarnya harus bagaimana?” ceritanya.Karena tak memiliki putera laki-laki, semua kerabat Keraton mengadakan rapat. Ini untuk membahas apakah harus menunggu kelahiran bayi yang masih di dalam kandungan ter-sebut. Padahal, jika menunggu bayi di dalam kandungan itu, keraton tak memiliki raja selama tujuh bulan.
Akhirnya, dalam rapat tersebut menyepakati saudara kandung HB V dinobatkan menjadi pe-nerusnya atau HB VI. “Dipilih rayi dalem HB V menjadi HB VI. Padahal, mbasan lahir lanang,” jelasnya.Kelahiran putera HB V itu juga tak otomatis mengembalikan takhta. Karena telah menjadi kesepakatan, takhta raja ini tetap berada di tangan saudara kandung HB V tersebut. Putera HB V itu kemudian disebut Surya Ning Ngalagan.Ia menjelaskan, selain meng-acu aturan, juga ada hal yang tak kalah penting yaitu wahyu keprabon. Tanpa adanya wahyu keprabon ini, mengancam ke-selamatan. Ini terjadi kala sukse-si dari HB VII ke HB VIII. “Iki sek wes manut aturan. Tertib. Kan-jeng Gusti Kodiyat jadikan pu-tera mahkota mujur ngalor,” ujarnya.
Bahkan, penerus selanjutnya, Kanjeng Gusti Jumeneng, malah tidak sehat kala menjadi putera mahkota. “Nomer telu, Kanjeng Gusti Putero, sudah ditentukan bulan tanggal jumeneng. Sebelum bulan tanggal jumeneng mujur ngaler maleh,” tambahnya. Jika mengacu hal itu, saat ditanya wartawan bahwa diri-nya menjadi urutan tertinggi meneruskan takhta selanjutnya, saudara seibu dengan HB X ini malah berkelakar. “Koe ndongak-ke aku mujur ngalor?” kelakar-nya. Raja Keraton HB X saat ditemui di Kepatihan mengaku, permin-taan penghapusan klausul ri-wayat istri, anak, dan saudara kandung kala bertemu Pansus di Keraton Kilen, menjadi ri-wayat keluarga tak ingin diskri-minasi. Sebab, Raperdais ini merupakan produk undang-undang.”Ini (Raperdais) kan bukan untuk Keraton, tapi masyarakat Jogja. Soal syarat harus laki-laki itu kan di dalam Keraton. Tapi di perundang-undangan-nya ya jangan diskriminatif,” tandasnya.
Ia menjelaskan, untuk pem-bahasan Raperdais ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Kementerian Dalam Negeri. Jika pun akhirnya disepakati menghapus klausul di pasal 3 menjadi daftar riwayat hidup, dan melanggar UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ di pasal 18, hal tersebut bisa dievaluasi.”Keputusannya kan di Kemen-dagri. Apa pun hasilnya, nggak masalah. Kalaupun di sini (DPRD DIJ) disepakati, di sana (Kemen-dagri) bisa dicoret,” tandas HB X. (eri/laz/ong)