GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
DARURAT KORUPSI: Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi Yogyakarta menggelar aksi di depan Gedung Agung, Jogja, kemarin (16/2). Mereka menyerukan bahwa Indonesia saat ini mengalami darurat korupsi dan mendesak Presiden Jokowi mengambil langkah tegas untuk menghentikan upaya kriminalisasi KPK
JOGJA – Putusan hakim PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) atas status-nya sebagai tersangka oleh KPK, mendapat kritikan pegiat antikorupsi. Peneliti dari Pu-sat Anti-Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim menilai, pertimbangan hakim Sarpin yang menjadi dasar mengabulkan gugatan BG terdapat keanehan alias kejanggalan. Keanehan itu berkaitan dengan pendapat hakim yang menerangkan bahwa Budi Gu-nawan bukan aparatur negara atau penye-lenggara negara. Padahal, Budi Gunawan tercatat sebagai anggota kepolisian RI aktif.”Sejak kapan polisi bukan bagian dari aparat penegak hukum? Bukan sebagai ba-gian aparatur negara
Bukankah aparatur negara itu mereka yang berstatus sebagai PNS, anggota Polri, dan ang-gota TNI termasuk hakim,” kata Hifdzil Alim kepada Radar Jog-ja kemarin.Menurut Hifdzil, hakim tung-gal yang menyidangkan prape-radilan BG mengabaikan infor-masi yang beredar di tengah masyarakat dan tidak meng-gali banyak hal mengenai sosok calon Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi itu. Hifdzil meng-ingatkan, nama Budi Gunawan sudah mulai dikenal masyarakat sejak 2010 lalu. Kala itu, media massa menyebut Budi Gunawan merupakan satu di antara belasan anggota Polri aktif yang memiliki rekening gendut atau transaksi mencuri-gakan dengan nilai uang milia-ran rupiah.”Seharusnya hakim melihat dan mendengarkan informasi tersebut. Jangan hanya mendengar infor-masi mengenai BG saat di persi-dangan saja. Jika semua hakim membatasi informasi, bisa-bisa semua koruptor lolos dari jeratan hukum,” kritik Hifdzil.
Hifdzil khawatir, kemenangan Budi Gunawan akan merepotkan langkah pemerintahan Jokowi-JK melalui lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian dalam memberan-tas korupsi. Sebab, hakim ber-pendapat aparat penyelenggara negara adalan pejabat eselon I, sedangkan eselon II, eselon III, dan lain sebagainya bukan ba-gian dari penyelenggara negara.”Kepala dinas atau kepala SKPD itu pejabat eselon II. Jika pejabat negara di luar eselon I tidak di-anggap sebagai aparatur Ne-gara, maka nanti PNS yang bukan eselon I tidak takut untuk ko-rupsi. Sebab, mereka berang-gapan bukan bagian dari penye-lenggara negara dan tidak dapat dijerat korupsi,” ingat Hifdzil.
Hifdzil menengarai, ada inter-vensi atas putusan hakim tung-gal yang mengadili gugatan BG. Intervensi itu dapat dilihat dari banyaknya massa yang ikut men-dukung pemohon selama proses persidangan praperadilan. “Ko-misi Yudisial (KY) harus meme-riksa hakim tunggal yang menga-dilan gugatan BG,” desaknya.Selain itu, Hifdzil meminta KPK untuk melanjutkan penyidikan perkara yang menyeret Budi Gu-nawan. KPK harus memberikan penegasan bahwa aparat penegak hukum merupakan penyeleng-gara negara, tidak mempedulikan status pangkat atau eselon. “Banyak pejabat negara di dae-rah di luar eselon I yang dite-tapkan sebagai tersangka dan diputus bersalah oleh pengadi-lan,” pintanya. (mar/laz/ong)