KULONPROGO – Mendukung Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sebanyak 250 orang perwakilan sekolah dan instansi ikut men-deklarasikan sekolah bebas rokok, kemarin (17/2). Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang KTR, sekolah menjadi kawasan yang harus bebas dari rokok. Namun kenyataannya, sebagian siswa, guru dan kepala sekolah, serta di dinas pendidikan, ada beberapa yang masih merokok di ruangan atau di kawasan tanpa rokok.Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengakui, saat ini banyak pelajar yang merokok, kendati belum ada yang pernah mendatanya. Namun, ia menyatakan sesuai kenyataan memang ada. Bahkan anak sekolah terindikasi menjadi populasi paling rentan terhadap rokok.
“Jadi, jika ingin menegakkan kawasan tanpa rokok dan melakukan sosialisasi, sasaran utamanya adalah para pelajar. Tidak hanya mereka yang berusia remaja, sosialisasi juga perlu dilakukan untuk anak di pendidikan usia dini, SD, SMP, hingga SMA dan sederajatnya,” terangnya.
Hasto menambahkan, dinas pendidikan dan jajaran instansi pendidikan juga menjadi sasaran utama untuk penegakkan perda KTR. Sehingga dalam deklarasi bebas rokok yang terlibat didalamnya adalah unsur sekolah, para kepala sekolah dan guru. “Penegakkan Perda KTR ini dibutuhkan para pimpinan dan penanggungjawab dunia pendidikan,” terangnya.
Pembacaan deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan penghargaan Sekolah Bebas Rokok oleh bupati. Penerima penghargaan adalah TK ABA Bendungan, SDN Temon 1, SMP Negeri 2 Kalibawang, dan SMA 1 Temon.Bagi sekolah lain yang belum berhasil akan dijadikan objek penelitian soal pelajar merokok. Rencana itu diwacanakan terealisasi pada Maret 2015 mendatang, dengan mendatangkan peneliti dari Singapura dalam bentuk kerja sama.”Karena kami tidak punya anggaran, jadi kami minta anggaran dari Singapura untuk penelitian di sekolah mulai 2 hingga 3 Maret 2015,” ungkap Hasto.
Poin deklarasi di antaranya mengharuskan sekolah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Para kepala sekolah, guru, dan siswa tidak boleh merokok di kompleks sekolah. Sekolah juga harus memasang simbol atau tanda larangan merokok di lingkungannya.”Kepala Sekolah bertanggung jawab untuk merealisasikan KTR di lingkungannya. Perda KTR juga menyebutkan, setiap pelanggaran akan dikenai sanksi administrasi dan pelaksanaannya dalam pengawasan penilik sekolah,” tegasnya.
Program Manager Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) UMY Fauzi Ahmad Noor SIP berharap, deklarasi tersebut menjadi komitmen bersama. Intinya, semua pihak akan saling mendukung menerapkan imple-mentasi KTR. “Jika sukses ini bisa menjadi inspirasi daerah lain,” ujarnya
Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM dan Quit Tobacco Indonesia FK UGM Dra Yayi Suryo Prabandari, PhD menambahkan, komitmen penerapan KTR sangat jelas. Karena merokok merupakan aktivitas berdampak negatif bagi kesehatan inividu, keluarga, masyarakat dan lingkungan. “Maka memang perlu pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Terlebih udara bersih, sehat dan bebas asap rokok menjadi hak asasi setiap orang. Khususnya di sekolah, adalah hal wajib untuk menciptakan ruang dan lingkungan bersih dan sehat,” tegasnya. (tom/ila/ong)