JOGJA – Tudingan bahwa UU No 13 Tahun 2012 tentang Ke-istimewaan DIJ diskriminatif di-bantah mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUUK DPR RI Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, penulisan daftar riwayat istri di UUK sesuai dengan kultural di Kasultanan Jogja. “Memang dibuat seperti itu. Itulah istimewanya. Karena belum bisa kulturnya (paugeran Keraton) menerima perempuan (menjadi raja),” tandas politikus PDIP ini, usai penandatangan MoU tiga provinsi, DIJ, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam menata Geopark Gunung Sewu, di Kepatihan, Jogja, kemarin (17/2)
Ganjar menegaskan, di UUK tersebut memang menutup peluang raja perempuan. Ini karena sesuai paugeran di Keraton Jogja juga selama ini belum pernah ada raja perem-puan. “Kulturalnya kan begitu,” tandasnya. Jika hal itu dikatakan diskri-minatif, Ganjar pun dengan tegas menolak. Sebab, saat pem-bahasan RUUK di Senayan silam, pihaknya melibatkan berbagai pakar. Termasuk masyarakat untuk duduk membahas masa-lah ini. “Semua elemen ma-syarakat dilibatkan, sejarawan dilibatkan, paugeran kita sam-paikan,” tambahnya. Dia menolak jika penulisan di pasal 18 ayat 1 huruf M UUK, menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat pendidi-kan, anak, istri, dan saudara kandung, sebagai bentuk dis-kriminasi. Penulisan itu sudah mempertimbangkan paugeran Keraton yang selama ini men-jadi acuan. “Lho kan kita bi-cara kultural. Diskriminasi gimana?” sesalnya. Penulisan di UUK itu, kata Ganjar, sudah final. Artinya, UUK ini harus benar-benar menjadi acuan dalam pembahasan Ran-cangan Peraturan Daerah Isti-mewa (Raperdais). “Ikuti saja perdais. Kalau tidak mengikuti, rawan gugatan,” ujarnya.
Permintaan Ganjar kepada wakil rakyat di DPRD DIJ tam-paknya tak sejalan dengan sikap Fraksi PDIP. Fraksi banteng moncong putih ini malah men-dukung penghapusan klausul tersebut. Ini karena jika tetap ditulis sama dengan UUK, Ra-perdais nanti diskriminatif. “Supaya tidak diskriminasi, cukup riwayat hidup titik. Pe-ngangkatan diserahkan ke Ke-raton,” tutur Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DIJ Dwi Budiantoro. Ia menjelaskan, jabatan raja merupakan wewenang Keraton. Pansus, usulnya, sebaiknya tak perlu masuk ke ranah tersebut. “Jangan sampai dewan digeret-geret internal Keraton,” tandasnya. Sikap berseberangan PDIP DIJ ini tak menjalar di fraksi lain, yakni yakni Golkar, PAN, PKS, dan Pembangunan Demokrat (gabungan PPP dan Demokrat). Wakil Ketua Frak-si Golkar DPRD DIJ Agus Sub-agyo menjelaskan, pihaknya tetap berpedoman dengan UUK. “Kami tidak akan memangkas (klausul riwayat istri). Kami khawatir itu bertentangan dengan UUK,” lanjutnya. Anggota FPAN Sutata berpan-dangan sama.
Menurutnya, pihaknya akan konsisten sesuai bunyi pasal 18 ayat 1 UUK DIJ. “Logika hukum itu kalau me-nambahkan penjelasan boleh, tapi enggak boleh mengubah dan mengurangi UU yang lebih tinggi,” ujarnya. Politikus PPP yang juga Ke-tua Fraksi Persatuan Demo-krasi Edi Susilo tak setuju dengan penghapusan itu. Menurutnya, Keraton Jogja tak bisa dilepaskan dari sejarah Mataram Islam. Dalam tra-disi mataram Islam tak pernah satu pun ratu bertakhta.”Jadi ini menjadi tugas pan-sus, karena mereka sebenarnya dihadapkan dengan sejarah panjang Mataram Islam. Jika menghapusnya, maka itu akan memutarbalikkan sejarah,” tandasnya.
Ketua Fraksi PKS Arief Budi-ono mengatakan, fraksinya tetap memasukkan klausul itu. PKS tak mau menyalahi tata perun-dang-undangan dengan meng-hapus klausul riwayat istri. “Kami akan patuhi. Suara PKS bulat tetap sama dengan UUK,” tambah Arief. (eri/laz/ong)