ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJASERIUS: Anggota paguyuban dukuh se-Bantul saat mengikuti audiensi di gedung DPRD kemarin (17/2). Mereka menuntut kesejahteraan anggota dan keluarga.
BANTUL – Gaji atau penghasilan tetap (siltap) menjadi persoalan di kalangan paguyuban dukuh se-Bantul (Pandu). Mereka meminta konsepsi pembagian alokasi dana desa (ADD) 70 persen untuk pembangunan dan 30 persen untuk kesejahteraan pamong dilakukan di tingkat kabupaten. Tujuannya, agar siltap yang diperoleh para dukuh dalam setiap bulannya memenuhi standar.
Ketua Pandu Sulistyo Atmojo mengatakan, sejumlah desa pernah membuat simulasi pembagian ADD 70 persen untuk pem-bangunan dan 30 persen untuk kesejahteraan pamong sesuai ketentuan UU No 6/2014 tentang Desa. Hasilnya, di luar dugaan. Siltap dukuh yang bersumber dari ADD justru jauh dari upah minimum regional (UMR). “Siltap juga lebih rendah dari KS (Rp 800 ribu perbulan). Hitungan pembagian 70 berbanding 30 di tingkat desa siltap hanya Rp 700 ribu perbulan,” terang Sulis usai menghadiri audiensi seratusan dukuh di gedung DPRD Bantul, kemarin (17/2).
Menurutnya, idealnya siltap carik 75 persen dari penghasilan lurah. Lalu, siltap kabag 65 persen, kepala dukuh 60 persen, dan kaur 50 persen. Ketentuan besaran siltap ini mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Desa. Dalam pasal 81 dan 83 PP disebutkan siltap pamong minimal 50 persen dari penghasilan lurah.Menurutnya, besaran siltap bagi pamong ini dapat terealisasi bila konsepsi pembagi-an ADD 30 persen berbanding 70 persen dilakukan di tingkat kabupaten. “Biar pembagian di tingkat desa lebih merata,” ungkapnya.
Selain itu, Pandu juga mengusulkan agar isteri pamong maupun dukuh mendapatkan tunjangan sebesar Rp 300 ribu per bulan. Sulis memastikan usulan ini tidak akan mengganggu hak masyarakat. Toh, pem-biayaan tunjangan ini bersumber dari ADD, bukan APBDes. “Kami juga meminta kepada dewan agar memperjuangkan pembagian 60 persen tanah kas desa sebagai pelungguh, 10 persen pengarem-arem dan sisanya tanah kas desa,” paparnya.
Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro berjanji akan memperjuangkan aspirasi Pandu ini kepada eksekutif. Agar aspirasi-aspirasi ini dipertimbangkan dan diakomodasi dalam materi draf Raperda maupun Perbup tentang desa. “Undang-undang desa ini memang masih ada kekurangan. Tetapi nantinya bisa diperbaiki melalui perda maupun perbup,” tandasnya. (zam/din/ong)