JOGJA – Dosen Filsafat Mataram Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY) Heru Wahyu Kismoyo menyambut baik ide meng-gunakan pakaian adat tradisional Jawa gagrak Jogjakarta bukan hanya saat memperingati Hari Berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun juga dilakukan saat peringatan Hari Berdirinya Kadipaten Pakualaman 17 Maret 1813.”Peringatan Hari Berdirinya Kadipaten Pakualaman juga harus diikuti dengan peng-gunaan pakaian adat gaya Pakualaman. Bagai-mana pun pemakaian pakaian adat merupakan bagian dari paugeran,” ucap Heru kemarin (17/2).
Ia membenarkan sejak awal Pakualaman punya adat tradisi yang berlainan dengan Keraton Jogja. Sejak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam (PA) VII dan PA VIII menggunakan pakaian adat Pakualaman yang lebih mengarah pada pakaian gaya Surakarta. Pengaruh itu muncul karena permaisuri PA VII atau ibunda PA VIII, Gusti Bendoro Raden Ayu Adipati (GBRAA) Retno Puwoso merupakan putri raja Surakarta Paku Buwono X.Selain itu, Pakualaman merupakan kadipaten yang berdiri sendiri, dan tidak menjadi bawahan keraton. Otonomi Pakualaman itu bisa disimak dari Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan sendiri-sendiri oleh HB IX dan PA VIII.Sama seperti HB IX, PA VIII juga mendapatkan Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 dari Presiden Soekarno sebagai kepala Daerah Istimewa Pakualaman. “HB IX dan PA VIII saling menghormati wilayah masing-masing. Demikian pula dalam soal busana. Pakualaman lebih mengarah ke Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran Solo ke Keraton Jogja,” katanya.
Karena itu, sambung Heru, kedua negeri dalem itu memiliki adat istiadat, tradisi busana, pranatan, paugeran dan ageman (busana adat) khas masing-masing. Sebab, baik keraton maupun Pakualaman merupakan entitas sekaligus identitas sebagai negeri dalem. Dengan begitu bukan sekadar warisan budaya sebagaimana ditulis di UUK.”Tradisi yang ditanamkan PA VIII itu sebaiknya dipertahankan karena beliau merupakan bapak pendiri DIJ bersama HB IX,” ungkap abdi dalem Keraton Jogja bergelar Riyo Jogonegoro ini.Namun dalam catatan pakaian adat khas Pakualaman yang ditanamkan PA VIII itu mulai ditinggalkan pada era PA IX atau KPH Ambarkusumo. Meski pada saat naik takhta pada 31 Mei 1999 masih menggunakan pakaian adat sebagaimana ayahnya, belakangan sejak beberapa tahun terakhir tradisi itu tak lagi nampak.”Mungkin ada pertimbangan tertentu yang kita tidak tahu. Namun sebaiknya pakaian adat gaya Pakualaman era PA VIII juga perlu dipertahankan,” harap Heru.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan DIJ Umar Priyono menyatakan agenda peng-gunaan pakaian tradisional Jawa Jogjakarta di lingkungan Pemprov DIJ disusun Biro Organisasi Setprov DIJ. Karena itu, semua usulan terkait perubahan maupun penambahan pemakaian pakaian tradisional sebaiknya disampaikan ke biro yang dikepalai YB Jarot Budi Harjo tersebut. “Lebih tepat ke sana, bukan kami,” ujar Umar.Tentang peringatan Hari Berdirinya Nagari Ngayogyakarta, Umar mengatakan acuannya adalah penanggalan Jawa dan bukan Masehi. Dengan merujuk tanggal 29 Jumadilawal, maka kemungkinan tiap tahun, hari dan tanggal peringatan akan bergeser. “Tahun ini jatuhnya pas 20 Maret. Tahun depan bisa maju seperti kita memperingati Idul Fitri,” terangnya. (eri/laz/ong)