DWI AGUS/RADAR JOGJA
SPPT: PBB selama ini menjadi pendapatan cukup besar bagi daerah. Pemkot dan pemkab pun menolak wacana penghapusan PBB.
Wacana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemerintah pusat, mendapat tanggapan beragam. Bagi masyarakat, kebijakan itu tentu menguntungkan. Namun bagi pemerintah daerah, itu sama saja mencekik leher. Beruntung wacana itu dianulir Presiden Jokowi.
BUPATI dan wali kota se-Indo-nesia memang patut berbahagia. Wacana penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) akhirnya di-batalkan. Pernyataan ini disampai-kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala menggelar pertemuan dengan bupati dan wali kota se-Indonesia di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Karena itu, PBB tetap akan menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD)
Meski demikian, wacana pemerintah pusat menghapuskan PBB sempat membuat resah ba-nyak pihak di DIJ, utamanya pem-kot dan pemkab. Pemkab dan pemkot memang pantas untuk gondeli rencana tersebut. Sebab, selama ini PBB kedudukannya sangat penting dalam mendong-krak pendapatan asli daerah (PAD). Di sisi lain, akademisi menilai, keinginan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan untuk peng-hapus PBB adalah berlebihan. Pengamat ekonomi UGM Akhmad Mahfatih mengatakan, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan telah melampaui ke-wenangannya. Tugas pokok dan fungsi Kementerian Agraria ada-lah melakukan sertifikasi tanah yang ada di seluruh Indonesia.”Penarikan PBB itu wewenang Kementerian Keuangan, bukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” ujar Mahfatih kepada Radar Jogja kemarin.
Sebagai pembantu presiden yang ditugasi mengurusi per-tanahan dan tata ruang, Ferry diminta fokus pada tugasnya tersebut. Sebab, data dan status tanah di Indonesia masih ba-nyak yang tidak jelas. Sebagai bukti, banyak seng-keta tanah yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu sengketa antara warga dengan pemerin-tah, warga dengan warga, atau warga dengan perusahaan/in-stitusi swasta. “Jangan melampaui kewenangan. Soal PBB biar saja diurus Kementerian Ke-uangan,” tandas Mahfatih.
Mahfatih mengingatkan, apa-bila pemerintah ngotot menghapus PBB, harus mencari sumber lain sebagai penerimaan pajak. Sebab, PBB merupakan satu di antara sumber penerimaan negara. Dalam setahun, PBB yang masuk sebagai penerimaan negara, nilainya men-capai Rp 40 triliun. Jumlah ini lebih besar dari penerimaan pajak PPh (penghasilan). Selain itu, PBB merupakan kewa-jiban masyarakat terhadap negara. Selama ini masyarakat tidak me-rasa keberatan terhadap penarikan PBB. Sebagai bukti, banyak pemi-lik tanah yang membayar PBB ketimbang tidak membayar.”PBB itu bukti masyarakat me-miliki rasa nasionalisme yang tinggi kepada negara. Jika PBB dihilangkan, rakyat tidak lagi memiliki negara,” paparnya.
Apabila pemerintah ingin men-ghapus PBB bagi keluarga mi skin, Mahfatih mendukung kebijakan tersebut. Hanya, pemerintah harus menentukan secara detail luas tanah berapa yang tidak dikenai pajak. Penghapusan PBB bagi ke-luarga miskin pernah dilakukan era pemerintahan Soeharto. “Jadi, tidak semua tanah bebas pajak. Kalau semua tanah bebas pajak, negara mau membangun jalan dan infrastruktur lain dengan apa?,” sindirnya.
Terpisah, pengamat ekonomi UKDW Putriana mengaku tidak setuju atas rencana penghapusan PBB. Alasannya, PBB masih men-jadi andalan bagi pemerintah, terutama pemda sebagai sumber pendapatan keuangan negara.”Jika PBB dihapus, pemda da-pat uang dari mana?. Apalagi, sebagian PBB masuk ke pemda dan dikembalikan lagi ke desa/kelurahan melalui berbagai pro-gram,” kata Putriana.
Sementara itu dari gedung DPRD DIJ yang selama ini pro-vinsi tak memiliki sumber penda-patan dari PBB, sepakat dengan rencana itu. Asalkan, ada insen-tif baik di Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). “Yang penting ada gantinya,” ujar anggota Komisi B DPRD DIJ Marthia Adelheida kemarin.
Adel, sapaan akrabnya, menu-turkan, perubahan kebijakan ini jangan hanya karena ingin me-ngubah yang saat ini telah ber-jalan. Sebab, penarikan PBB yang diampu kota dan kabupaten, baru berjalan dua tahun. “Belum bisa dievaluasi,” tandasnya. Seharusnya, kata Adel, pusat memperhatikan berbagai aspek. Salah satunya perangkat yang selama ini sudah berjalan. “Ha-rus dikemanakan? Belum lagi, kalau sudah ada kerja sama dengan pihak ketiga, misalnya bank, kan ada kalusul yang menyebut waktu,” ujar politikus PAN ini.
Jika beberapa daerah sudah men-jalin kerja sama ˜dengan pihak ketiga, hal tersebut juga harus men-jadi pertimbangan khusus. Sebelum pusat memastikan penarikan PBB akan mereka ampu lagi. Senada dengan rekannya, ang-gota Komisi B lain Danang Wa-hyu Broto melihat kebijakan pusat hanya parsial. Padahal, membuat kebijakan seperti pe-narikan PBB ini berdampak luas ke masyarakat. “Dulu saat transisi dari pusat ke daerah saja butuh lama. Ke-napa sekarang sudah mulai berjalan baik, malah ditarik?” ujarnya dengan nada tanya. Seharusnya, kata Danang, peng-ambilalihan wewenang ini bisa menunggu jalan terlebih dahulu. Artinya, hal tersebut harus ber-tahap. “Pasti masyarakat akan merasakan langsung dampaknya,” kata Danang. (mar/eri/jko/ong)