JOGJA – Anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIJ yang setahun mencapai Rp 900 juta, men-jadi keluhan para komisioner di lem-baga tersebut. Mereka menilai dengan anggaran “hanya” sebesar itu mem-buat KPID terbatas dalam mengawasi konten siaran televisi di DIJ.”Idealnya sekitar Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar,” tandas Ketua KPID DIJ Sapardiyono saat rapat kerja dengan Komisi A DPRD DIJ, kemarin (18/2).Sapar, sapaan akrabnya, menjelaskan, anggaran KPID DIJ ini yang terkecil di-bandingkan provinsi lain. Ia mencontoh-kan Jawa Tengah dan Jawa Timur, ang-garan KPID lebih dari Rp 3 miliar
“Itu pun bagi mereka belum ideal,” katanya.Dengan anggaran yang kecil ini, lanjut Sapar, gerak KPID sangat terbatas. Contoh yang sederhana adalah pengawasan isi siaran. KPID DIJ terbatas da-lam merekam seluruh siaran stasiun televisi di DIJ. KPID ha-nya memiliki sembilan alat pe-rekam.”Yang dua rusak. Jadi hanya tujuh alat yang masih berfungsi maksimal,” ungkap Sapar. Pada-hal di DIJ, jumlah stasiun tele-visi ada 14. Artinya, yang terekam secara kontinyu hanya separoh dari stasiun televisi yang ada. “Akibatnya kalau ada siaran yang melanggar, kami kerap keco-longan,” keluhnya.
Untuk melakukan penindakan, kata Sapar, pihaknya juga men-galami kesulitan. Bukti forensik tak mereka miliki, karena tidak adanya rekaman isi siaran ter-sebut. “Terus terang, agar bisa melakukan pengawasan dengan maksimal, kami butuh penga-daan alat perekam,” ujarnya.Senada dengan koleganya, Sukiratnasari, komisioner lain menambahkan, pengawasan ini merupakan tugas KPID. Kalau hal itu tak berjalan maksimal, dampaknya terhadap pengawa-san isi siaran yang ada. “Padahal, syarat agar menayangkan dua jam konten lokal tidak semuanya dipenuhi stasiun televisi,” tam-bahnya.
Menanggapi masalah utama KPID DIJ ini, Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengatakan, pihaknya tidak bisa menindakla-njuti tanpa ada usulan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) DIJ. “Fasilitasi anggaran ini ada di Dishubkominfo,” jelasnya.Ia menambahkan, dari usulan itu baru bisa menindaklanjuti dengan memperhatikan celah dalam APBD Perubahan tahun ini. Jika memang memungkin-kan, tentu akan ditindaklanjuti dengan lampu hijau. “Karena penting menyangkut tugas ut-ama pengawasan isi siaran,” kata Eko. (eri/laz/ong)