GUNAWAN/RADAR JOGJA
BATASI ROKOK: Peserta mendengarkan penjelasan dari narasumber dalam acara seminar Kupas Tuntas Bahaya Merokok di Pemkab Gunungkidul, kemarin (18/2)
GUNUNGKIDUL – Rokok menyumbang sepuluh persen dari total penyebab kematian manusia. Mengingat begitu berbahayanya asap tembakau, Pemkab Gunungkidul mulai menyiapkan sejumlah langkah-langkah nyata. “Kami akan membuat perda kawasan tanpa rokok (KTR). Kita meniru langkah Kulonpropgo yang lebih dulu membuat perda KTR,” kata Bupati Badingah usai seminar Kupas Tunats Bahaya Merokok di Pemkab Gunungkidul, kemarin (18/2).
Seminar yang digelar bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini menghadirkan tiga pembicara. Mereka adalah Bupati Kulon-progo Hasto Wardoyo, Dokter Spesialis Penyakit Jantung RSUP Dr Sardjito Jogjakarta Irsyad Andi Aryo serta Sudibyo Markus dari Pengurus Pusat Muhammadiyah. “Kita perlahan-lahan akan membuat regulasi yang lebih tepat,” ujar Badingah.
Sementara itu, Hasto Wardoyo dalam kesempatan tersebut mengatakan, Perda nomor 5 tahun 2014 tentang KTR yang diterapkan di wilayahnya bertujuan mengurangi konsumi rokok. “Bahkan kita mulai menolak iklan rokok masuk kawasan umum di Kulonprogo,” tegasnya.Supaya lebih efektif, sosialisasi baik di sekolah maupun di perkantoran terus digencarkan. Dengan begitu diharapkan konsumsi warga terhadap rokok akan terus berkurang. “Sebanyak Rp 63 miliar uang masyarakat habis untuk membeli rokok. Ironisnya justru orang misikin yang paling banyak merokok,” ungkap Hasto.
Narasumber yang lain, Irsyad Andi Aryo menjelaskan, rokok menyumbang sepuluh persen dari total kematian manusia. Beberapa diantara perokok juga menderita penyakit seperti kanker, jantung dan paru-paru. “Indonesia masih tercatat sekitar 57 juta masyarakat yang menjadi perokok,” kata Irsyad.Dia menjelaskan, World Health Organization (WHO) juga mencatat Indonesia menempati rangking ketiga perokok di dunia, setelah Tiongkok dan India. “Kita tidak sadar bahwa setiap hari mengkonsumsi racun yang ada dalam rokok,” terangnya.
Kemudian dari PP Muhammadiyah Sudibyo Markus mengatakan, regulasi untuk me-ngurangi rokok di Indonesia sangat lemah. Dengan demikian merokok tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki uang berlebih, namun warga miskin juga menikmati rokok. “Sebanyak 73,8 persen warga miskin adalah perokok, belanja rokok lebih besar daripada belanja beras,” bebernya.Di berharap pemerintah berani mengurangi ketergantungan rokok dengan menaikkan pajak atau cukai rokok. Selain itu, juga penolakan terhadap produsen rokok sebagai sponsor atau iklan. (gun/ila/ong)