JOGJA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ dinilai arogan saat melakukan penyidikan du-gaan korupsi penjualan tanah aset UGM. Ini terungkap saat sidang la-njutan di Pengadilan Tipikor, Selasa (17/2). Ketua Yayasan Fapertagama Lestari Rahayu mengatakan, dirinya sempat menolak menandatangani be-rita acara penyitaan dokumen milik yayasan oleh penyidik. Penolakan dilakukan karena penyerahan berita acara tidak berbarengan dengan proses penyitaan.”Penyidik mengambil dokumen pada April 2014, tetapi berita acara penyitaan baru diserahkan beberapa bulan berikutnya. Yaitu, pada November 2014,” kata Lestari dalam kesaksiannya pada sidang yang dipimpin ma-jelis hakim Sri Mumpuni SH.
Selain itu, Lestari mengaku, menolak tanda tangan berita acara penyitaan. Alasannya, ia tidak mengetahui apa saja yang telah diambil penyidik. Sebab, saat penyitaan dirinya tidak mengetahui apa yang diambil dari kantor Yayasan Fapertagam.”Saya tak tahu apa yang disita saat itu sama dengan isi berita acara. Setahu saya, lebih ba-nyak yang disita,” imbuh dosen Fakultas Pertanian UGM ini.Menurut Lestari, tanah yang kini disidik Kejati merupakan tanah yayasan. Dosen dan alum-ni iuran membeli tanah di Bangungtapan dari tangan Su-darsono. Karena tanah tak lagi cocok untuk kegiatan pratikum, yayasan sepakat menjualnya. Kemudian, membelikan tanah sebagai ganti di Wukirsari, Cang-kringan, Sleman. “Tanah itu digunakan untuk mendukung Tridarma. Uaitu, praktik dan penelitian maha-siswa maupun dosen,” tegasnya.
Saksi lain, Sekretariat Yayasan Fapertagama Retnowati E Ca-hyaningsih mengatakan, pernah diperiksa penyidik Kejati seki-tar satu bulan. Kala itu, ia di-minta menyortir dokumen milik yayasan yang terkait kasus lahan UGM. “Saya disuruh ha-dir,” terang Retno.Agus S, saksi lain yang juga seorang penyidik Kejati mem-bantah keterangan Retno tersebut. Menurut Agus, saksi datang sendiri dan dengan sendirinya membawa dokumen-dokumen tersebut.”Apa iya, penyidik menanyakan satu per satu dokumen mana yang relevan sebagai alat bukti? Saksi memilih dokumen sen-diri,” kilahnya.
Mendengar keterangan terse-but, Penasehat Hukum terdak-wa, Augustinus Hutajulu men-gatakan, perbuatan jaksa penyi-dik dinilai melanggar pasal 75 KUHAP. Yakni, setiap penyitaan harus ada izin dari pengadilan. “Tapi faktanya, izin baru dibe-rikan setelah sekian bulan,” kritik Hutajulu.Perkara ini menyeret empat orang. Yaitu Susamto, Triyanto, Toekidjo, dan Ken Suratiyah. Keempatnya, saat peralihan tanah UGM kurun waktu 1998 – 2007 selaku pengurus Yayasan Pem-bina Fakultas Pertanian UGM atau kini bernama Yayasan Fa-pertagama. (mar/hes/ong)