JOGJA – Konflik sosial yang ter-jadi di Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, mendapatkan tanggapan serius Komisi A DPRD DIJ. Alat kelengkapan dewan yang membidangi hukum ini mere-komendasikan moratorium atau penghentian pembangunan ho-tel, apartemen, mal, dan yang lain di Kabupaten Sleman.”Sama seperti di Kota Jogja. Se-baiknya, Bupati Sleman mengelu-arkan moratorium sebelum men-jadi masalah sosial,” pinta ang-gota Komisi A DPRD DIJ Rendradi Suprihandoko, di sela menerima audiensi warga Karangwuni di ge-dung DPRD DIJ, kemarin (18/2).
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, pembangunan Apar-temen Uttara sudah cukup men-jadi lampu merah bagi Pemkab Sleman. “Telah terjadi konflik sosial serius yang harus menjadi perhatian dari bupati,” tandasnya.Wakil rakyat dari Daerah Pemi-lihan (Dapil) Sleman ini menam-bahkan, sudah lama konflik sosial warga di Karangwuni, sekitar Apar-temen Uttara. Jika hal itu tak se-gera ditindaklanjuti, bukan mus-tahil konflik yang lebih besar akan terjadi. “Kami akan surati khusus bupati terkait masalah ini,” katanya.Konflik sosial pembangunan apar-temen juga terjadi di Jalan Kaliurang KM 11, tepatnya di Dusun Gading-an, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.
Warga juga sempat mengadu ke wakil rakyat di DPRD DIJ. Tapi, sampai sekarang Pemkab Sleman tidak juga melakukan tindak lanjut.Inilah yang menjadi keprihatinan wakil rakyat di Komisi A DPRD DIJ. Mereka tidak mau konflik sosial antara warga dengan peng-embang ini mencapai klimaks. “Yang akan dirugikan juga masy-arakat,” imbuhnya.Mantan wakil rakyat di DPRD Sleman ini beralasan, langkah moratorium merupakan yang paling tepat. Sebab, sampai saat ini, Pemkab Sleman belum mengantongi perda yang men-gatur bangunan. Di antaranya, Perda Rencana Tata Ruang Wi-layah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Strata Title. “Itu mutlak di-miliki terlebih dahulu,” saran salah satu pengambil formulir calon bupati Sleman.
Master hukum ini mengatakan, masalah lain mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Seharusnya, Slemab membentuk Komisi Amdal ter-lebih dahulu sebelum memberi-kan izin. “Selama ini masih ber-gantung di provinsi,” katanya.Tak hanya moratorium, Komisi A DPRD DIJ juga telah merumus-kan rencana untuk membentuk tim audit perizinan pembangunan apartemen, hotel, dan bangunan besar lain di DIJ. Tim akan mengau-dit perizinan yang telah dikelu-arkan, apakah sesuai prosedur atau tidak. “Kami akan coba ma-suk dengan melibatkan semua pihak,” sambung Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto.
Salah seorang pendamping warga Karangwuni Aji Kusumo yang pernah ditahan gara-gara menyobek spanduk Apartemen Uttara mengaku, sampai saat ini pembangunan Apartemen Ut-tara terus berjalan. Bahkan tata aturan pembangunan seperti izin dan hal-hal lain sengaja ditabrak. “Warga sekarang resah dengan pembangunan yang sampai pukul 10 malam,” katanya. (eri/laz/ong)