PAKEM- Satpol PP Sleman mengerahkan pasukannya untuk menarik keluar semua alat berat (back hoe) yang beroperasi di area tambang pasir liar di wilayah Girikerto, Turi dan Purwobinangun, Pakem kemarin (18/2). Sikap tegas itu sebagai tindak lanjut atas protes warga yang diwujudkan dalam demo besar-besaran memblokade jalan jalur utama yang dilalui truk pengangkut pasir di Simpang Tiga Dusun Candi, Purwobinangun, Selasa (11/2) lalu. Kasatpol PP Joko Supriyanto menyatakan, telah mengeluarkan sedikitnya 14 alat berat dari 21 unit yang beroperasi di dua wilayah tersebut. Di antaranya, di Tegalpanggung, Kemirikebo,dan Sungai Boyong. “Itu (penurunan back hoe, Red) sudah dilembur semalaman. Sisanya dilanjut sekarang (kemarin, Red),” ujarnya.
Menurut Joko, langkah itu sebagai bukti bahwa Pemkab Sleman melaksanakan tuntutan warga yang menolak penambang-an ilegal di lahan pekarangan.Mantan Kabag Pemdes Setda Pemkab Sleman itu mengklaim, pihaknya bukan sekali ini saja bertindak tegas kepada penambang liar. Hanya, sebelumnya masih bersifat pembinaan. Yakni dengan menyita kunci alat berat. Dengan harapan, penambang mengambil kunci ke kantor Satpol PP. Menurutnya, saat itu menjadi momen bagi petugas untuk memberi peringatan. Sebab, setiap razia di lapangan, petugas kerap tidak bisa menemukan pengusaha tambang atau pihak yang ber-tanggungjawab. Pengelola saling lempar dan kerap menyebut nama aparat sebagai beking.Joko menegaskan, para penam-bang telah melanggar UU No 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Semua aktivitas penam-bangan harus seizin Pemda DIJ. Regulasi mengatur masalah penambangan menjadi ke-wenangan pemerintah provinsi. Sesuai ketentuan, para penam-bang diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. “Dari ancaman hukumannya berarti bukan lagi tindak pidana ringan, tetapi pidana umum. Ini jadi ranah kepolisian,” jelasnya.Demo besar-besaran dilakukan warga Girikerto dan Purwobinangun menjadi puncak kekesalan. Sebab, bukan saat ini saja penambangan berhenti usai diprotes warga. Biasanya hanya mandeg sehari, lalu beroperasi lagi. Untuk me-mastikan penambangan berhenti total, warga mendesak aparat mengeluarkan semua alat berat (back hoe) dari wilayah mereka.Informasi yang diperoleh Radar Jogja menyebutkan, penambang-an di lahan pekarangan telah menimbulkan pro kontra.
Bah-kan, itu terjadi antara pemilik lahan yang ditambang. Yang menjadi penyebab adalah sikap penambang yang ingkar janji untuk mereklamasi lahan usai penambangan. Sebagian besar kawasan ditinggal begitu saja setelah kandungan pasirnya dikeruk habis.Hal itulah yang sebenarnya menjadi kekesalan warga setempat. “Reklamasi hanya jadi kedok. Faktanya merusak ling-kungan,” sesal Sukarman,54, warga Purwobinangun, Pakem.Menurutnya, setiap hari antrean truk pengangkut pasir berplat nomor luar Sleman makin pan-jang. Sebaliknya, tanda-tanda kegiatan penghijauan di bekas lahan tergali tidak pernah tampak.
Sukarman menilai, kondisi tanah di wilayahnya menjadi sasaran para pengusaha tambang untuk mengelabui warga. Diakuinya, tanah permukaan banyak tak subur dan cenderung tandus, sehingga tak bisa digunakan sebagai lahan pertanian. Karena itu, lapisan atas harus dikeruk sampai bagian tanah subur agar produktif untuk ditanami bibit tanaman. Alasan itulah yang semula mendorong warga me-nerima tawaran reklamasi meng-gunakan alat berat. (yog/din/ong)