YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
DEKAT: Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu saat memberikan penjelasan kepada ratusan kepala dukuh yang mendatangi kantor pemkab untuk menyampaikan tuntutan kemarin (18/2).
SLEMAN- Tidak ingin memperoleh bagian plungguh paling sedikit, Paguyuban Dukuh Sleman “Cokro-pamungkas” mendesak Pemkab Sleman segera merevisi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tunjangan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Ini adalah regulasi turunan Peraturan Gubernur DIJ Nomor 112 Tahun 2014.
Ratusan kepala dukuh mendatangi kantor pemkab untuk menyampaikan tuntutan kemarin (18/2). Klausul perbup yang dinilai krusial untuk direvisi adalah pasal 5 mengenai perbandingan penghasilan tam-bahan bagi perangkat desa, yang dialokasikan dalam bentuk tanah kas desa (bengkok/pelungguh).Dulu, tanah pelungguh menjadi penghasilan pokok perangkat desa. Seiring perubahan regulasi dari pusat kondisi tersebut dibalik. Setiap perangkat memperoleh pendapatan tetap bulanan dari pemkab. Sedang-kan tanah pelungguh yang dikelola selama ini dijadikan sarana peng-hasilan tambahan.
Perbup mengatur masing-masing untuk kepala desa, sekretaris desa (carik), kepala urusan/bagian (kaur/kabag), dan dukuh. Dengan per-bandingan 7:5:4:2 bagian.Wakil Ketua Cokropamungkas Sukarjo mengaku kecewa lantaran dalam penyusunan perbup, tim pem-kab tak melibatkan dukuh. Hingga muncul perbandingan tersebut, yang dinilai tidak adil. “Tugas dan tanggung jawab dukuh itu berat. Jadi ujung tombak di masyarakat,” ujarnya.Sukarjo menuntut perbandingan pembagian yang sama untuk empat golongan jabatan perangkat desa. “Idealnya, ya, dibagi rata. Empat bagian sama,” katanya.
Itu dianggap adil mengingat semua perangkat desa memperoleh pen-dapatan rutin bulanan dengan besaran proporsional. Kades selaku pucuk pimpinan memperoleh gaji/honor tertinggi.Sukarjo tidak memberi tenggang waktu tertentu bagi pemkab untuk merevisi pasal tersebut. Hanya, dia minta secepatnya aduan dukuh ditindaklanjuti. Jika tidak direspons positif, Sukarjo mengancam akan menggerudug kantor pemkab dengan jumlah massa lebih besar. Untuk menagih janji. “Paling tidak kami diajak berembug sebelum perbup dilksanakan,” pintanya.
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Mardiyana mengaku tidak bisa memberi keputusan tanpa musyawarah. Usulan dukuh akan diakomodasi dalam pembahasan di tingkat forum pimpinan. “Kami tampung semua masukan dan aspirasi bapak-bapak,” ujarnya saat menemui perwakilan dukuh.Wakil Bupati Yuni Satia Rahayu turun tangan mendinginkan suasana. Yuni berjanji, semua tuntutan dukuh akan dibahas bersama bupati. “Pak bupati sedang tugas ke luar kota. Jadi mohon bersabar,” ungkapnya.Yuni berpesan agar para dukuh tetap melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Usulan mereka dibicarakan oleh pimpinan pemkab. (yog/din/ong)