SLEMAN-Banyaknya peredaran obat, makanan, dan kosmetik palsu dengan kandungan zat kimia berbahaya menjadi ancaman bagi Indonesia dalam menghadapi Asean Economic Community (MEA). Jika itu terus terjadi, akan berdampak dunia farmasi dan makanan tergerus produk impor. Kesimpulan itu mengemuka dalam Seminar Nasional “Penjaminan Mutu Obat, Makanan, dan Kosmetik yang Beredar di Masyarakat” Fakultas MIPA UII di Auditorium Kahar Muzakir kemarin (18/2).Rektor UII Dr Harsoyo mengungkapkan, pada 2014, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan peredaran obat tradisional ilegal dan mengandung bahan kimia senilai hampir Rp 27 miliar.
Sedangkan untuk produk kosmetik berbahaya senilai Rp 32 miliar. Jumlah itu berasal dari 583 kasus pelanggaran. Rinciannya, sebanyak 202 kasus diproses hingga pengadilan, sisanya dengan pemberian sanksi administrasi. “Bisa dibayangkan berapa banyak produk ilegal yang beredar di masyarakat jika dalam sebuah pabrik obat palsu diproduksi jutaan butir dalam sehari,” kata Harsoyo.Untuk menghentikan tindakan melanggar perusahaan obat palsu butuh tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya pemerintah.perguruan tinggi sebagai lembaga edukasi wajib turut serta dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat serta mengawasi produksi dan distribusi obat-obatan,makanan, dan kosmetik berbahaya.
Nah, untuk keperluan tersebut, Laboratorium Pengujian Obat, Makanan, dan Kosmetik (LPOMK) Fakultas MIPA UII membuka diri untuk bersinergi dengan semua pihak. Termasuk produk dari pelaku usaha kecil mikro (UKM).Harsoyo menjamin kualitas hasil uji LPOMK bisa dipertangungjawabkan secara nasional maupun internasional. Itu menyusul diterimanya Sertifikat Akreditasi ISO 17025 oleh LPOMK UII dari Komite Akreditasi Nasional.Anny Sulistiowati dari Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), BPOM RI, menuturkan, sampling dan analisis bahan uji diambil langsung dari pabrik, pedagang besar, apotek, dan toko oleh inspektur Balai Besar POM, sekaligus diuji di lembaga tersebut.
“Jika hasil memenuhi syarat dilaporkan melalui program sistem informasi pelaporan terpadu,” paparnya.Jika hasil uji tidak memenuhi syarat dilaporkan ke PPOMN atau balai rujukan untuk uji konfirmasi. PPOMN merupakan pusat rujukan pengujian nasional bagi seluruh Balai POM. Juga menjadi Asean Food Reference Laboratory, dan laboratorium kontrak pengujian vaksin untuk WHO. (yog/din/ong)