MAGELANG – Proses perizinan menara selu-ler bakal dikaji Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Magelang. Hingga kini, masih ada lima titik menara milik provider telekomunikasi yang belum memiliki legalitas dari Pemkot Magelang. Padahal, sudah men-jadi kewajiban dari operator untuk melakukan memegang izin sebagai bagian dari prosedur wajib.”Ada sekitar lima titik yang keberadannya menyatu dengan gedung dan belum berizin. Prinsipnya, kalau ada itikad baik mengurus izin kami toleransi. Kalau tidak, bisa dilaporkan ke instansi terkait untuk penertiban,” kata Kepala BP2T kota Magelang Singgih Indri Pranggana kemarin (19/2)
Dari sejumlah kasus yang di-temukan BP2T, masih banyak pengusaha yang cenderung mengesampingkan izin pen dirian tower. Ini diduga karena pengu-saha menganggap legalitas sudah cukup, sepanjang punya izin prinsip.”Padahal izin prinsip dari Ba-dan Perencanaan dan Pembangu-nan Daerah (Bappeda) baru syarat awal untuk melanjutkan pemohonan izin-izin berikutnya. Ini yang salah persepsi dan di-anggap sudah cukup hanya dengan izin prinsip,” papar pria yang pernah menjabat kepala Kantor Satpol PP Kota Magelang ini.Singgih mengaku, tidak akan gegabah melaporkan pelang-garan pada aparat penegak perda, yakni Satpol PP. Ia cen-derung memilih opsi persuasif dan pengawasan intensif dengan para pengusaha pemilik me-nara tower.”Kami tetap mengupayakan pendekatan terus menerus.
Apalagi di awal mereka (pengusaha) sudah ada itikad untuk mengajukan izin. Lain halnya kalau tidak ada niat me-ngurus izin, pasti langsung di-segel,” ancamnya.Izin menjadi penting untuk mengecek kondisi masyarakat di sekitar tower. Ia tidak ingin, setelah izin tuntas, justru ada protes dari warga yang kebera-tan dengan keberadaan me-nara tersebut ini. “Kami men-sinyalir kalau persetujuan warga bisa dimanipulasi. Ma-kanya, untuk menghindari itu, kami melakukan pengawasan intensif, termasuk esensinya meninjau persetujuan warga. Tidak hanya berupa surat, tapi kami benar-benar bisa memas-tikan kalau lingkungan itu se-tuju,” tegasnya.
BP2T juga berkoordinasi dengan Bagian Tata Kota, Dis-hubkominfo, dan Satpol PP Kota Magelang untuk me lakukan tinjauan perizinan menara tower ini. Terlebih, menara yang di-dirikan di atas gedung dan be-lum sesuai Perda 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, untuk kemudian ditertibkan. (dem/hes/ong)