JOGJA – Kabar baik berhembus untuk para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pe-merintah Kota (Pemkot) Jogja, utamanya bagi yang memiliki kinerja bagus. Pemkot berke-inginan untuk menerapkan remunerasi seba-gaimana yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Untuk rencana terse-but, Pemkot Jogja akan mengkaji penerapan tunjangan kinerja bagi para PNS di lingkungan-nya. Dengan penerapan remunerasi tersebut diharapkan dapat me-ningkatkan kinerja PNS, sekaligus pengelolaan anggaran yang lebih efisien.Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) menga-takan, wacana penerapan remunerasi bagi PNS di lingkungan pemkot, sudah masuk dalam kajian. Di antaranya dengan mempertimbang-kan berbagai hal, seperti kajian satuan organi-sasi dan tata kerja (SOTK), penataan organi-sasi, hingga database pegawai
“Ada keinginan ke arah sana (Remunerasi). Namun, tentu bisa serta merta diterapkan, ba-nyak kajian yang mesti dilakukan,” ungkapnya kemarin (19/2).Terkait rencana memberikan tunjangan kinerja ini, HS me-nolak jika dikatakan latah, me-niru kebijakan serupa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, sebelum benar-benar diterapkan, perlu kajian men-dalam. Salah satunya dampak pemberian remunerasi tersebut terhadap keuangan daerah dan kinerja PNS. “Besaran tunjangan yang akan diberikan, juga harus menyesu-aikan dengan kemampuan APBD,” tandasnya.Jika remunerasi tersebut diber-lakukan, pemerintah harus me-nyusun aturan mengenai besaran remunerasi yang akan diberikan sesuai kemampuan anggaran. Meskipun begitu, HS meyakini, penerapan remunerasi ini lebih efisien dalam pengelolaannya. “Pajak yang dikenakan pun lebih jelas,” ujarnya.
HS menambahkan, penerapan remunerasi ini juga akan memu-dahkan dalam pengelolaan ke-uangannya, terutama mengenai tunjangan kinerja, karena tidak lagi berada di masing-masing SKPD, maupun instansi. Selain itu PNS juga akan ter-motivasi bekerja lebih baik lagi untuk mencapai target yang di-berikan pada kualitas layanan kerja. “Kalau pegawai tidak per-form, tentu ada konsekuensinya,” jelas HS.Gayung pun bersambut. Jika HS benar akan menerapkan remunerasi, tampaknya menda-pat dukungan dari pihak legis-latif. Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja M. Ali Fahmi mengaku mendukung keinginan penera-pan remunerasi bagi jajaran PNS di lingkunag Pemkot Jogja. Menu-rutnya, berdasarkan masukan dari masyarakat, juga banyak yang berharap diterapkannya remunerasi tersebut. “Remunerasi ini berdasarkan pada kinerja pegawai, selain itu juga lebih efisien dalam belan-ja pegawai,” tuturnya.
Sekadar diketahui, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS, serta menjamin kesejah-teraan PNS. Komponen gaji yang diterima PNS terdiri dari 3 ma-cam, yaitu gaji, tunjangan kiner-ja, dan tunjangan kemahalan.Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan pe-rundang-undangan. Sementara tunjangan kinerja dibayarkan se suai pencapaian kinerja. Se-dangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan ting-kat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.Berdasarkan amanat UU ter-sebut, maka penerapan remu-nerasi atau pemberian tunjangan kinerja bagi para PNS diperbo-lehkan. (pra/jko/ong)