JOGJA – Penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatatn (Alkes) RSA UGM di-akhiri. Sebab dari jalannya pen-gusutan atas dugaan tersebut, tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Ke-jati) DIJ tak menemukan unsur yang mengarah penyimpangan.”Tim penyelidik sudah mela-kukan gelar perkara, dan hasilnya tidak ditemukan perbuatan me-langgar hukum yang mengarah ke tindak korupsi. Karena itu, kami memutuskan untuk meng-hentikan proses penyelidikan,” kata Asisten Pidana Khusus Ke-jati DIJ Azwar SH kemarin (19/2).
Azwar menerangkan, peng-umpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang dilakukan tim penyelidik, bermula dari laporan warga yang menduga terdapat penyimpangan dalam penga-daan alkes pada Tahun Angga-ran (TA) 2010. Dari laporan itu, kejati langsung mengklarifikasi ke berbagai pihak yang dianggap mengetahui proses pengadaan alkes RSA UGM itu. Mereka yang sudah diperiksa, antara lain pejabat rektorat, ma-najemen RSA UGM, panitia pengadaan meliputi kuasa peng-guna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan rekanan, meme-riksa dokumen serta barang hasil pengadaan. “Dari telaah tim penyelidik, pengadaan alkes sudah sesuai prosedur,” tandas Azwar.
Humas RSA UGM Sri Nenggih mengaku belum mendapat infor-masi perihal penghentian penyeli-dikan oleh Kejati DIJ. Sebab, sam-pai saat ini institusinya belum menerima surat resmi dari kejati maupun UGM. “Dari awal penyeli-dikan, kami belum pernah menda-patkan informasi. Sebab, sebelum 2011 pengelolaan RSA UGM di bawah langsung rektorat UGM termasuk pengadaan barang dan jasa,” kata Nenggih.Hal senada dikatakan Humas UGM Wijayanti. Ia juga mengaku belum mendapatkan keterangan resmi dari rektorat mengenai tindak lanjut dari hasil penyelidikan Ke-jati DIJ. Selama ini, pihaknya telah mengikuti proses hukum yang berjalan. (mar/jko/ong)