JOGJA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiga kabupaten yakni Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, harus segera bekerja cepat. Sebab, waktu persiapan sebelum tahapan pilbup di tiga kabupaten itu ha-nya sebulan. Ini setelah DPR menyetujui pilbup periode 2015 mundur sampai Desember 2015.”Tahapan awal, paling cepat April bisa mulai,” tandas Komisioner KPU DIJ Bidang Sosialisasi Faried Bambang Siswantoro kemarin (22/2).Ia mengungkapkan, pelaksanaan pilbup di tiga kabupaten itu masuk pada periode pertama, yaitu Desember 2015 sampai Februari 2016. “Pelaksanaannya sudah fix. Tinggal menunggu tahapan yang masih disusun KPU Pusat,” ujarnya.
Komisioner yang berlatar belakang ak-tivis ini mengatakan, dengan sisa waktu yang ada, pihaknya optimistis bisa me-nyelenggarakan pilbup. Apalagi tata kala pelaksanaan pilbup ini bakal lebih pendek setelah adanya penghapusan mekanisme uji publik bagi calon bupati yang akan maju.”Sangat mungkin. April running, kami perkirakan bisa selesai pada Desember,” jelasnya. Karena tidak ada mekanisme uji publik, kata Faried, proses tersebut diserahkan ke partai politik. Kini, saatnya parpol untuk mengambil peran menjaring calon yang mampu dipercaya publik. “Itu diserahkan ke parpol,” lanjutnya.
Meski secara persiapan tak masalah, Faried mengaku ada persoalan untuk anggaran. Terutama pembiayaan tahapan yang berlangsung pada awal 2016. Pi-haknya sampai sekarang masih belum mendapatkan kejelasan mengenai ang-garan.”APBD kan juga tidak bisa langsung cair di awal tahun. Ini sampai sekarang kami belum mendapatkan penjelasan,” katanya.
Anggaran pilbup di tiga kabupaten itu untuk pelaksanaan 2015 sudah ditetap-kan. Berdasarkan catatan KPU DIJ, ang-garan pilbup di Kabupaten Sleman seni-lai Rp 24 miliar, Kabupaten Bantul Rp 22,8 miliar, dan Gunungkidul Rp 22,85 miliar.Untuk sumber anggaran pelaksanaan pilbup di ketiga kabupaten itu, lanjut Faried, masih menggantungkan APBD. Skema sharing dari APBN belum bisa dilakukan untuk membiayai pilbup tahap pertama itu.”Kemungkin yang kedua (Kota Jogja dan Kabupaten Kulonprogo). Karena pelaksanaanya pada Februari 2017,” je-lasnya.
Sesuai perubahan di UU No 1 Tahun 2015 ini, ada perubahan. Pelaksanaan pilbup, pemilihan wali kota (pilwali), dan pemilihan gubernur (pilgub) tak meng-gunakan mekanisme putaran kedua. Pemenang pun tak ada batasan suara. Inilah yang berpeluang menjadi titik ra-wan dari pelaksanaan pilbup. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawa-slu) DIJ Muhammad Najib mengatakan, untuk pengamanan ini membutuhkan komitmen semua pihak, baik parpol, pasangan, dan aparat keamanan. “Ka-rena selisih dua suara saja bisa menang,” katanya. (eri/laz/ong)