JOGJA – Sampai saat ini dana keistimewaan (Danais) masih banyak mengalami kendala. Serapan anggaran bernomen-klatur otonomi khusus itu masih sangat minim. Ternyata, hal itu karena belum ada program dan kegiatan yang istimewa. Kepala ˜Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi DIJ Bambang Wisnu Handoyo mengatakan, sampai saat ini belum ada pro-gram dan kegiatan istimewa.
Alhasil, selama dua tahun, serapan Danais tak maksimal. Pria yang kerap disapa BWH ini mengaku belum ada program dan kegiatan istimewa. Program dan kegiatan yang mampu menyejahterakan masyarakat. “Lha opo?” kata BWH balik me-nanyakan program dan kegia-tan yang istimewa.
Ia mencontohkan, sebenarnya banyak program dan kegiatan istimewa. Potensinya pun sangat besar. Apalagi, DIJ sudah menda-patkan pengakuan dari dunia. “Bisa saja membuat Olympiade Batik melalui Danais. Kan sudah ada penghargaan Jogja sebagai Kota Batik Dunia,” jelasnya. Ia menambahkan, perhelatan besar semacam itu bisa berman-faat bagi pembatik maupun per-tumbuhan industri batik. Bahkan bisa berdampak luas, salah satu-nya investasi. DIJ bisa menjadi tujuan investasi industri batik. Dia menjelaskan, tahun 2015 ini sudah tak mungkin untuk melakukan penganggaran pro-gram dan kegiatan istimewa.
Sebab, usulan sudah disam-paikan sejak awal tahun lalu. “Mulai 2016 baru bisa dilak-sanakan,” katanya. Ia mengatakan, dengan program ini, akan tumbuh ekonomi baru di masyarakat. Sesuai dengan tujuan penganggaran Danais, untuk menyejahterakan DIJ. Kepala Dinas Kebudayaan DIJ Umar Priyono mengatakan, mu-lai tahun ini, proses penjaringan program keistimewaan lebih banyak diserahkan ke kabupaten dan kota. Ini agar kegiatan ter-sebut bisa benar-benar terserap. Juga tepat sasaran sesuai kebu-tuhan masyarakat. “Masukan tahun ini akan disusun menjadi rencana program keistimewaan 2017,” kata Umar.
Untuk Danais ini, menurut anggota Badan Anggaran (Bang-gar) DPR RI Sukamta, mulai tahun 2015 akan ada tim khusus untuk mengawasi implemen-tasi daerah otonomi khusus. Ini karena di daerah otonomi khu-sus ini ada anggaran khusus. “Setelah reses (Maret), akan ada tim khusus untuk mengawasi,” jelas politikus dari PKS ini. Legislator asal Daerah Pemi-lihan (Dapil) DIJ ini menegas-kan, tim khusus ini memiliki wewenang sangat luas. Mulai dari mengawasi implementasi sampai memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun melakukan audit. “Sudah dibentuk timnya, ada 30 orang,” tuturnya. (eri/laz/ong)