SLEMAN- Sebagian panitia pemilihan kepala desa (pilkades) mendesak pemerintah daerah segera menetapkan peraturan daerah (perda) tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa (kades). Salah satu pertimbangan-nya, karena draf rancangan perda yang ada di tangan dewan masih menimbulkan pro dan kontra.Anggota Pansus Raperda Pemilihan dan Pemberhentian Kades Y Gustan Ganda membenarkan hal itu. Raperda merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan Desa. Pasal 39 menyebutkan, periodesasi masa jabatan kades dibatasi sebanyak tiga kali. Baik secara berturut-turut atau tidak berurutan.
Artinya, seseorang yang menjabat kades sebanyak tiga kali tak bisa lagi mencalonkan diri. Hal itu sebenarnya sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan, masa jabatan kades paling banyak dibatasi sampai tiga kali. “Tetapi ada pasal penjelas pada UU Desa yang justru membuat rancu, karena multitafsir,” ungkap Ganda kemarin (22/2).
Pasal penjelas itu dianggap multitafsir, lantaran mengatur pemberlakuan masa periodesasi kades merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Artinya, batasan maksimal tiga kali pada jabatan kades dihitung sejak 2004, atau mulai diberlakukannya undang-undang tersebut. Dengan begitu, semua incumbent yang menjabat saat ini berpeluang maju dalam pilkades, setidaknya masih punya satu kesempatan. Bahkan, ada kades yang telah menjabat lebih dari tiga periode tetap bisa mencalonkan diri lagi. “Sedikitnya ada lima kades,” ungkap politikus PDIP itu. Kades yang telah menjabat tiga kali, diantaranya Kabul Muji Basuki (Tridadi, Sleman) dan Imindi Kasmiyanto (Maguwoharjo, Depok).Kendati menimbulkan pro kontra, lanjut Ganda, dewan merekomen-dasikan raperda untuk ditetapkan apa adanya. Itu setelah pansus melakukan konsultasi ke Kemen-dagri dan Kemenkumham.
Anggota Fraksi Golkar Prasetyo Budi Utomo menilai pasal penjelas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, dengan adanya regulasi baru, aturan lama otomatis tak berlaku. “Kalau mau tegas soal batasan periodesasi maksimal tiga kali,ya, harus berani menabrak undang-undang,” ujarnyaMenurut Prasetyo, pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat kebijakan sendiri. Dia mencontohkan soal batasan umur. Undang-undang tidak mengatur tentang batasan usia seorang calon kades. Tapi, pemda menerapkan ketentuan itu dalam dua pilkades lalu. “Nyatanya, itu jalan, kan,” ucapnya.
Prasetyo khawatir jika setiap kali terjadi perubahan undang-undang yang mengatur periodesasi masa jabatan kades, bukan tidak mungkin seseorang bisa menjadi kades seumur hidup. Itu lantaran tiap regulasi tidak berlaku surut. Ketua Paguyuban Kades Sleman “Suryondadari” Sismantoro me-ngatakan, pasal multitafsir ber-potensi menimbulkan polemik di masyarakat. Meskipun kades dipilih secara luber, seperti pemilu, calon-calon incumbent berpeluang lebih besar dibanding kandidat lain. Apalagi, incumbent dengan kemampuan finansial kuat. “Dengan undang-undang lama, seharusnya yang sudah tiga periode tak bisa maju lagi. Tapi regulasi lama tidak berlaku lagi,” kata kades Candibinangun itu.
Sismantoro mengajak semua pihak berpikiran dingin dalam menyikapi undang-undang. Apapun keputusannya, Suryondadari me-nyerahkan sepebuhnya pada dewan dan eksekutif.Menurut Sismantoro, hal paling krusial justru ketentuan tentang batasan jumlah kandidat sebanyak lima orang. Proses penyaringan calon dengan lebih dari lima kan-didat dinilai rawan menimbulkan konflik horizontal. “Ini yang harus jadi perhatian pemerintah selaku penyelengara pilkades,” ingatnya. (yog/din/ong)