JOGJA – Tanda tanya mekanisme peng-angkatan Sultan Hamengku Buwono seba-gai raja belum terjawab. Beberapa pendapat dari lingkungan Keraton mengenai peng-angkatan raja yang otomatis bakal menjadi gubernur DIJ ini pun kian meruncing. Ter-utama mengenai paugeran (ketentuan) raja yang bertakhta. Muncul dua pendapat dari pembesar Ka-sultanan. Pertama, raja yang bertakhta menganut dengan paugeran yang selama ini berlangsung bahwa belum pernah ada raja perempuan. Kedua, pendapat lain jika paugeran atau keputusan tertinggi berada di tangan raja yang bertakhta sebelumnya atau dhawuh dalem.Penghageng Parentah Hageng Keraton KRT Yudhahadiningrat menjelaskan, pau-geran Kasultanan yang tertinggi adalah dhawuh dalem
Apa pun sabda dari HB yang bertakhta wajib diikuti. “Sampai sekarang (HB X) belum ada dhawuh dalem,” tandas pejabat yang merangkap Penghageng Tondo Yekti atau pusat data ini, pekan lalu. Ia menegaskan, saat membe-rikan dhawuh dalem HB X ber-takhta. Kemudian mengundang seluruh bupati dan wali kota, Wagub, serta abdi dalem. “Ini utusanku. Ini dhawuhku,” kata-nya dengan menambahkan paugeran itu tertulis dan sampai sekarang ia simpan. Karena belum ada perintah raja, kata abdi dalem yang ber-nama Brigjend (Purn) Nury-anto ini, masyarakat bebas menafsirkan. “Monggo ditafsir-tafsirkan sendiri. Silakan, ini durung-durung wes rame,” ujar-nya.
Sebelumnya, adik-adik HB X menegaskan jika sejak Pang-eran Mangkubumi atau HB I sampai dengan HB X saat ini, Keraton tak pernah dipimpin perempuan. Sehingga, kalau suksesi selanjutnya dipimpin perempuan, hal itu menyalahi paugeran yang berlaku selama ini.”Paugeran, adat harus dihor-mati sepenuhnya. Sejak HB I sampai HB X tidak pernah be-rubah, dan sampai kapan pun tak pernah berubah,” kata GBPH Prabukusumo. Putera HB IX dari istri KRA Astungkara ini menuturkan, paugeran harus dihormati, ba-hkan oleh pemimpin sekali pun. Meski raja yang bertakhta me-miliki hak preogratif, haknya tak boleh bertentangan dengan adat yang sudah ada. Sama halnya dengan presiden, lanjut Gusti Prabu, hak preogratifnya tidak bisa melanggar UUD.
Sesuai dengan paugeran, lanjut Prabukusumo, jika raja yang mengangkat putra mahkota, seperti saat ini untuk menentu-kan penerus harus melalui rapat keluarga. Ia mencontohkan pengangkatan penerus HB IX. Kala itu, HB IX juga tak mengang-kat putra mahkota. Akhirnya, untuk menentukan raja penerus, keluarga meng-gelar rapat. “Secara aklamasi keluarga waktu itu memilih Ra-den Mas Herjuno (BRM Her-juno Darpito, saat ini HB X) untuk menjadi penerus,” imbuh-nya.Lurah Pangeran Kasultanan KGPH Hadiwinoto juga men-gungkapkan, jika paugeran pengangkatan raja yang bertak-hta laki-laki telah sesuai dasar. “Semua itu punya dasar maupun yurisprudensi,” katanya.
Dari sejarah, kata Hadiwinoto, kisah HB X saat ini mirip dengan saat suksesi HB V. Kala itu pu-tera yang lahir tidak ada yang laki-laki. Tapi sepeninggal HB V, ada salah satu selirnya yang mengandung dua bulan.”Mbiyen rung ono USG Mas (dulu belum ada USG Mas, Red). Tapi, kita harus kepala dingin. Jalan keluarnya harus bagai-mana?” ceritanya.Karena tak memiliki putera laki-laki, semua kerabat Keraton mengadakan rapat. Ini untuk membahas apakah harus menunggu kelahiran bayi yang masih di dalam kandungan itu. Padahal, jika menunggu bayi di dalam kandungan itu, keraton tak memiliki raja selama tujuh bulan.Akhirnya dalam rapat tersebut menyepakati, saudara kandung HB V dinobatkan menjadi pe-nerusnya atau HB VI. “Dipilih rayi dalem HB V menjadi HB VI. Padahal, setelah lahir ternyata laki-laki. Tapi karena sudah ada keputusan keluarga, ya sudah,” jelas pangeran paling senior ini. (eri/laz/ong)