ADIDAYA PERDANA/RADAR JOGJA
SEPAKAT: PPDI Kabupaten Magelang mendatangi gedung DPRD untuk melanjutkan audiensi soal UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mereka menuntut gaji perangkat desa dan kades tidak turun. PPDI berencana ke Jakarta dan mendatangi DPR RI.
MUNGKID – Paguyuban Pe rangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Magelang kembali mendatangi gedung DPRD setempat, melanjut-kan audiensi soal UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Mereka kembali menuntut, pe-nerapan UU Desa, nantinya gaji perangkat desa dan kepala desa (kades) tidak mengalami penuru-nan. Paling tidak, gaji yang dite-rima minimal sama dengan sebe-lum penerapan UU Desa tersebut.
Selain dihadiri beberapa pejabat Pemkab Magelang, audiensi juga dihadiri kalangan DPRD dan Ke-tua PPDI Kabupaten Magelang Sarjoko. Mereka membahas soal UU Desa. Mereka berharap UU Desa mampu meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Ratusan perangkat desa di be berapa kecamatan turut hadir di sekitar gedung rakyat untuk mendukung pertemuan tersebut
Hartanto Dwi Putro, salah satu perangkat desa dari Ke-camatan Salaman Dwi Putro mengatakan, kedatangan pe-rangkat desa ke gedung dewan untuk memperjuangkan nasib-nya. Mereka menuntut jika UU Desa diberlakukan, gaji yang diterima selama ini akan me-ngalami pengurangangan.Untuk itu, mereka menuntut minimal gajinya bisa sama dengan gaji tahun sebelumnya.”Perangkat desa membahas permasalahan tuntutan tentang kesejahteraan perangkat desa dan hak atas tanah bengkok,” katanya Sabtu (21/2).
Besaran gaji yang diterima pe-rangkat desa di Kabupaten Magelang sama dengan besaran UMK Kabupaten Magelang. Yakni, berkisar Rp 1,1 juta. Jika UU Desa diterapkan, diprediksi gaji perangkat desa turun. Selain itu, tanah bengkok yang sudah dikelola desa selama ini juga ditarik dan menjadi aset desa.”Untuk itu, kami memper-juangkan agar besaran gaji mi-nimal sama. Dan bengkok desa dikelola perangkat,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, dewan sepakat memperjuangkan gaji minimal besarnya seperti tahun sebelumnya. Mereka berharap bengkok tetap menjadi hak pe-rangkat desa. Mereka juga akan ke Jakarta, mengusulkan revisi terhadap Permen Nomor 43 Ta-hun 2014 turunan dari UU Desa.Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Yogyo Susaptoyono mengatakan, dewan mendukung dan menjadi fasilitator perangkat desa. Karena perangkat desa adalah garis depan demokrasi. Bila perangkat desa sejahtera, baru bisa memberikan pelayanan dan mensejahterakan rakyat. Dalam waktu dekat, pihaknya ke Jakarta mengusulkan revisi Permen Nomor 43 Tahun 2014.
Suroso Singgih dari Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang mengatakan, penerapan PP No-mor 3 Tahun 2014 dari UU 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketersediaan anggaran untuk desa saat ini akan berdampak menurunnya penghasilan pe-rangkat untuk desa-desa yang memiliki jumlah perangkat cukup banyak. Menurutnya, ini merupakan ironi. Karena pelaksanaan UU Desa akan berbanding lurus dengan pertambahan beban kerja pemerintah desa.
Di sisi lain, tren kebijakan yang sekarang berlaku di peme rintahan adalah pemberian gaji dalam jumlah cukup besar untuk me-ningkatkan prestasi kerja dan mencegah korupsi.”Adanya remunerasi, ser tifikasi, bahkan terakhir kebijakan pem-kot DKI yang memberikan gaji fantastis pada para PNS di ling-kungan pemkot DKI. Bila ada penghasilan yang harus turun bagi perangkat desa dan ada yang nilainya di bawah UMK, di-samping mencederai rasa ke-adilan justru dikhawatirkan memicu keterpaksaan korupsi di lingkungan desa,” jelasnya.
Mantan Kades Margoyoso, Kecamatan Salaman ini men-jelaskan, perangkat desa harus memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Seperti, biaya pen-didikan anak maupun biaya kesehatan yang tidak murah.Yang tidak banyak orang me-nyadari, beban biaya sosial ke-pala desa dan perangkat desa di wilayahnya cukuplah besar. Karena budaya masyarakat desa yang banyak bergantung kepada kades dan perangkat. Baik dalam urusan warga yang sakit, pendampingan masalah hukum, maupun kewajiban memberi contoh swadaya bagi setiap kegiatan di kampungnya. “Selama ini dikerjakan para kades dan perangkat tanpa adanya dukungan dana taktis jabatan layaknya di pemerintahan atas-nya. Kondisi itu diperburuk dengan ketentuan penyerahan hasil tanah bengkok ke ABPDes,” ungkapnya.
Sementara di banyak desa, penyangga utama penghasilan kades dan perangkat adalah hasil dari tanah bengkok. Ketentuan pasal 100 dari PP Nomor 43 yang mengharuskan kondisi anggaran ideal 70 persen APBDes untuk membiayai kegiatan publik. Dan hanya 30 persen untuk tunjangan perangkat berbagi dengan ope-rasional pemerintah desa dan operasional BPD serta RT/RW.Ini akan menurunkan secara drastis pendapatan para kepala desa dan perangkat desa.Sementara, Kasi Tapem Pemkab Magelang Choirul Umam me-nyampaikan, Pemkab Magelang pada prinsipnya mendukung usulan perangkat.Namun, pemkab mengaku terkendala peraturan dari pusat. Dengan begitu, pemkab ber-sama DPRD, PPDI, dan Pa-guyuban Kades akan merumus-kan usulan revisi Permen Nomor 43 Tahun 2014. (ady/hes/ong)