ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
TEGAS: Anggota Satpol PP melakukan pendataan terhadap penghuni kos di Pedukuhan Saman, Bangunharjo, Sewon kemarin (23/2).
MESKIPUN ada sejumlah kampus besar yang berdiri, ter-nyata Kabupaten Bantul sampai saat ini belum memiliki regulasi yang mengatur indekos. Karena itu, Camat Sewon Kwintarto berinisiatif mengusulkan per-soalan ini kepada bupati Bantul sekaligus DPRD Bantul.”Karena yang membuat Perda ini bupati bersama legislatif,” terang Kwintarto saat menerima ratusan warga Pedukuhan Saman, Bangungharjo, Sewon di kantor kecamatan, kemarin (23/2). Selain raperda, Kwintarto sendiri berencana menyampaikan permintaan warga ini kepada bupati Bantul terkait rencana penutupan indekos yang men-jadi lokasi penyekapan dan penyiksaan terhadap warga Kadipolo, Sendangtirto, Berbah, Sleman bernama Larasati Aprilia Arisandi.
Di wilayah Sewon, kata Kwintarto, ada ratusan indekos di sekitar kampus ISI Jogja. Keberadaan ratusan indekos ini berpotensi memunculkan ke-rawanan bila tidak segera ditata. “Mben ora koyok wilayah liyane sing wes kebacut bubrah,” ujarnya.Sementara ini, kecamatan bekerjasama dengan polsek bakal mendata seluruh indekos yang tersebar di empat desa di kecamatan Sewon. Tujuannya, untuk mengukur potensi ke-rawanan di salah satu kecamatan penyangga ini.Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro mengakui kabupaten Bantul belum memiliki regulasi yang mengatur indekos.
Ketiadaan regulasi ini karena persoalan penataan indekos dinilai belum mendesak.Namun demikian, menyusul insiden penyekapan dan penyiksaan di indekos yang terletak di Pedukuhan Saman penyusunan raperda tentang indekos menjadi penting. “Tapi, membuat raperda kan tidak bisa langsung,” jelasnya.Penyusunan raperda harus melalui sejumlah proses. Di antaranya, terlebih dahulu masuk dalam daftar program legislasi daerah (prolegda). Itu sebabnya penyusunan raperda tentang indekos tak bisa direncanakan pada tahun ini. Lagipula, sudah ada 29 raperda yang harus dibahas dan masuk dalam prolegda 2015.
Senada diungkapkan anggota Fraksi PKB DPRD Bantul Suradal. Menurutnya, pengawasan dan penataan terhadap indekos akan jauh lebih mudah bila sudah ada payung hukumnya. Termasuk di antaranya, ketentuan ke-beradaan induk semang di setiap kos, dan penghuninya tidak boleh campur.”Tahun ini sebenarnya bisa dibahas kok dengan cara di-sisipkan pada perubahan nanti,” tandasnya. (zam/din/ong)