RADAR JOGJA FILE
Hamengku Buwono X
JOGJA – Honor guru Pendidi-kan Anak Usia Dini (PAUD) selama ini belum jelas. Jika pun mereka mendapatkan honor, biasanya karena orang tua anak yang berperan. Dari pemerintah, mereka sama sekali tak menda-patkan biaya tersebut.Hal ini juga menjadi kepriha-tinan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Ia berniat mengge-lontorkan bantuan untuk me-nambah tambahan honor bagi guru PAUD tersebut. Terlebih, selama ini mereka hanya menda-patkan honor Rp 50 ribu sampai Rp 150 ribu.
Tapi, niatan itu terkendala aturan. HB X mengaku, meski memiliki porsi untuk mengam-bil kebijakan, sulit dalam mengaplikasikan untuk kepen-tingan masyarakat. “Hanya karena alasan formalitas, pera-turan dan sistem akuntasi yang ketat, kepala daerah kesulitan mengambil kebijakan,” ujar HB X saat menerima kunjungan Komisi XI DPR di Kepatihan, kemarin (23/2).
Ia mengatakan, formalitas dan peraturan yang ketat itu mem-buat kepala daerah menjadi tidak nyaman. “Jika salah men-jadi temuan,” sentilnya. Ia menjelaskan, untuk mem-bantu menaikkan besaran honor guru PAUD tersebut dengan sharing anggaran kabupaten dan kota. “Pertanyaan, kebijakan itu (menambah honor) jadi temu-an,” tambahnya.
Dikatakan, hal itu menjadi persoalan. Sebab, selama ini pemkab, pemkot, dan pemprov tak bisa bisa memecahkan ma-salah honor guru PAUD. “Ke-inginan kami sehingga tidak menjadi temuan dan memung-kinkan kami membantu. Tuju-annya supaya mereka bekerja sebagai guru PAUD dengan tenang, tidak macem-macem untuk menambah penghasilan,” tandasnya.
Padahal, lanjut HB X, hanya anggaran pemprov yang lebih longgar. Struktur APBD DIJ ini untuk membiayai pegawai tak mencapai 40 persen. Inilah yang membuat APBD DIJ mungkin untuk langsung menyejahtera-kan masyarakat. Ketua Komisi XI DPR Kus Ira-wan Pasaribu mengakui, ma-sukan HB X sangat berharga bagi legislatif Senayan. “Fakta di DIJ mungkin sama dialami daerah lain. Ada keinginan un-tuk membantu, tapi terbentur aturan yang ada,” katanya.
Legislator yang mengaku meng-gunakan foto HB X saat kampa-nye ini menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik Kemente-rian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan. “Kami perlu masukan dari BPK dan BPKP, bagaimana baiknya agar tidak menjadi temuan,” ujarnya. Tapi, ia menambahkan, agar tidak menjadi temuan maka ke-bijakan yang diambil seperti pem-berian honor PAUD, membantu infrastruktur tingkat kabupaten dan kota tetap menjalani secara prosedural. “Artinya tetap mela-lui persetujuan DPRD setempat,” sarannya. (eri/laz/ong)